JAKARTA, PKS JATENG Online – Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jawa Tengah menginstruksikan 151 pejabat publiknya untuk menyukseskan program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi–Taj Yasin.
Langkah strategis guna mengoptimalkan pelayanan masyarakat ini ditegaskan dalam Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Pejabat Publik PKS di Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Senin (19/10/2026).
Kawal Program Prabowo dan Luthfi-Yasin
Ketua DPW PKS Jawa Tengah, Hadi Santoso, menyatakan bahwa agenda tersebut bertujuan memperkuat peran wakil rakyat sebagai garda terdepan pelayanan. Menurutnya, penyelarasan program pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam menghadirkan kesejahteraan bagi warga.
“Upaya kita adalah menyukseskan program pemerintah pusat dari Pak Prabowo Subianto. Di Jawa Tengah, hal ini sejalan dengan komitmen kami untuk mengawal program provinsi, yaitu Pak Luthfi dan Taj Yasin,”kata Hadi di sela-sela acara.
Hadi merinci, kekuatan PKS asal Jawa Tengah saat ini mencakup 133 anggota DPRD kabupaten/kota, 11 anggota DPRD provinsi, serta 7 anggota DPR RI. Ia meminta seluruh pejabat publik tersebut menempatkan kepentingan warga sebagai prioritas tertinggi.
“Kami sangat berharap 133 anggota DPRD kabupaten/kota, 11 anggota DPRD provinsi, dan 7 anggota DPR RI dari Jawa Tengah senantiasa menjadikan rakyat sebagai pemilik saham tertinggi bagi PKS. Mari kita kembalikan semua kepada masyarakat serta berkhidmat untuk pembangunan Jawa Tengah,” tegasnya.
Senada dengan itu, ia menilai posisi pejabat publik sangat krusial sebagai wajah partai di tengah masyarakat.
“Ini menjadi penguatan untuk meneguhkan kembali komitmen PKS agar senantiasa melayani masyarakat, dengan menempatkan pejabat publik sebagai etalase terdepan dalam pelayanan publik,” imbuh Hadi.
Bimteknas PKS berlangsung selama tiga hari, mulai 19 hingga 21 Oktober 2026, dengan diikuti sekitar 1.600 pejabat publik PKS se-Indonesia. Mengusung tema “Kepemimpinan yang Melayani, Kebijakan Publik yang Inovatif”, forum ini turut membedah berbagai isu sosial strategis nasional.
Kendati berada di dalam barisan koalisi pemerintahan, PKS berkomitmen tetap menjaga sikap kritis, konstruktif, dan solutif demi memastikan setiap kebijakan publik berpihak kepada rakyat.