Semarang – Anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Muhammad Afif, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memberikan cashback sebesar Rp50.000 kepada wajib pajak kendaraan bermotor. Program tersebut dinilai dapat menjadi salah satu bentuk penghargaan kepada masyarakat yang disiplin memenuhi kewajiban perpajakan.
Meski demikian, Afif mengingatkan agar program tersebut tidak hanya berorientasi pada pemberian insentif. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu memastikan sosialisasi dilakukan secara masif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga informasi mengenai program tersebut dapat diketahui secara merata.
“Pada prinsipnya, kami mengapresiasi program Pemprov Jawa Tengah yang memberikan cashback Rp50.000 kepada wajib pajak terpilih setiap hari. Ini merupakan bentuk penghargaan kepada masyarakat yang tertib membayar pajak kendaraan bermotor. Namun, yang tidak kalah penting adalah bagaimana program ini disosialisasikan secara masif agar diketahui seluruh lapisan masyarakat,” ujar Afif.
Menurut dia, sosialisasi tidak cukup hanya dilakukan melalui kanal informasi pemerintah dan media sosial. Pemerintah perlu memperluas penyebaran informasi melalui kantor Samsat, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, serta berbagai komunitas masyarakat.
Informasi yang disampaikan juga harus mencakup periode pelaksanaan, persyaratan, mekanisme memperoleh cashback, hingga lokasi pelayanan. Dengan demikian, masyarakat tidak mengalami kebingungan dalam memanfaatkan program tersebut.
“Jangan sampai program yang sebenarnya memberikan kesempatan kepada masyarakat justru tidak diketahui oleh sebagian wajib pajak karena keterbatasan informasi. Pemerintah harus memastikan sosialisasinya menjangkau masyarakat perkotaan maupun perdesaan,” katanya.
Program cashback tersebut berlangsung mulai 5 November hingga 31 Desember 2026. Berdasarkan keterangan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah, terdapat lima penerima reward setiap hari, dengan pembagian tiga penerima untuk pembayaran pajak tahunan dan dua penerima untuk pembayaran pajak lima tahunan.
Program ini diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang kendaraannya terdaftar di Jawa Tengah. Pembayaran dilakukan secara langsung di Samsat Induk, tepat pada atau sebelum tanggal jatuh tempo. Wajib pajak juga harus membawa KTP asli dengan identitas yang sesuai dengan STNK. Transaksi harus berhasil dan penerima belum pernah memperoleh reward dalam program yang sama.
Selain mengapresiasi pemberian insentif, Afif menilai pemerintah perlu memperkuat edukasi mengenai peruntukan pajak yang dibayarkan masyarakat. Menurut dia, kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan akan semakin kuat apabila mereka mengetahui secara jelas manfaat dan kontribusi pajak terhadap pembangunan daerah.
“Jangan sampai masyarakat hanya diminta untuk taat membayar pajak, tetapi tidak mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai ke mana uang pajak tersebut dialokasikan. Pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka dan terperinci bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat memiliki kontribusi terhadap pembangunan daerah, termasuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta peningkatan sarana transportasi umum,” jelasnya.
Afif menekankan, keterbukaan informasi tersebut perlu disertai data yang konkret. Pemerintah, menurut dia, dapat menyampaikan besaran penerimaan pajak, alokasi anggaran, program yang dibiayai, hingga hasil pembangunan yang telah direalisasikan.
Sebagai contoh, penggunaan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah memiliki ketentuan khusus. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengatur bahwa hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10 persen untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
Menurut Afif, ketentuan tersebut perlu disampaikan kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami. Publik juga perlu mendapatkan informasi mengenai implementasinya, sehingga dapat mengetahui hubungan antara kewajiban membayar pajak dan hasil pembangunan yang dirasakan secara langsung.
“Misalnya, masyarakat perlu mengetahui berapa anggaran yang dialokasikan untuk pemeliharaan jalan, ruas jalan mana yang menjadi prioritas perbaikan, serta bagaimana realisasi pelaksanaannya. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya mengetahui bahwa mereka membayar pajak, tetapi juga memahami kontribusi nyata yang diberikan untuk pembangunan Jawa Tengah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Afif menilai pemberian cashback sebaiknya menjadi bagian dari strategi yang lebih luas dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Insentif dapat menjadi stimulus, tetapi keberlanjutan kepatuhan masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas pelayanan dan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Karena itu, ia mendorong agar Pemprov Jateng terus meningkatkan kemudahan pelayanan Samsat, memperpendek waktu antrean, memberikan kepastian prosedur, serta memperluas akses pembayaran pajak bagi masyarakat.
“Cashback tentu menjadi tambahan motivasi. Namun, dalam jangka panjang, kepatuhan masyarakat harus dibangun melalui pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Masyarakat harus merasakan bahwa kewajiban yang mereka tunaikan sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan pemerintah,” tegasnya.
Afif juga mendorong Pemprov Jateng melakukan evaluasi terhadap efektivitas berbagai program insentif pajak. Evaluasi tersebut tidak cukup hanya melihat jumlah penerima cashback, tetapi juga perlu mengukur perkembangan kepatuhan wajib pajak, peningkatan penerimaan daerah, serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik.
Ia berharap program tersebut dapat menjadi momentum untuk membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan pendapatan daerah.
“Pada akhirnya, pajak bukan semata-mata kewajiban administratif masyarakat. Pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi bersama dalam membangun daerah. Ketika pemerintah terbuka mengenai penggunaannya dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya, kesadaran untuk berkontribusi akan tumbuh dengan sendirinya,” pungkas Afif.