Semarang – Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah Muhammad Afif menegaskan bahwa kajian risiko bencana yang disiapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah menjelang puncak cuaca ekstrem awal 2026 harus menjadi dasar pengambilan kebijakan yang konkret dan terukur.
Menurut Afif, langkah BPBD yang memastikan adanya kajian risiko merupakan pendekatan yang tepat dalam menghadapi ancaman cuaca ekstrem yang berpotensi memicu banjir, tanah longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya di berbagai wilayah Jawa Tengah.
“Kajian risiko bencana ini jangan berhenti sebagai dokumen perencanaan. Pemerintah daerah harus menjadikannya rujukan utama dalam menentukan prioritas mitigasi, khususnya di wilayah yang selama ini berulang kali terdampak banjir dan longsor,” kata Afif.
Anggota DPRD yang membidangi urusan infrastruktur tersebut menilai, tantangan utama penanganan bencana selama ini adalah lemahnya penerjemahan data dan kajian teknis ke dalam kebijakan nyata di lapangan. Padahal, melalui pemetaan risiko yang akurat, pemerintah dapat lebih presisi dalam mengalokasikan anggaran dan menentukan lokasi intervensi.
Afif menambahkan, kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem tidak cukup hanya dengan kesiapan personel dan logistik, tetapi harus dibarengi dengan perencanaan pembangunan yang sensitif terhadap risiko bencana. Ia menekankan pentingnya integrasi kajian BPBD ke dalam program pembangunan infrastruktur daerah.
“Pencegahan harus menjadi prioritas. Kalau kita menunggu bencana terjadi baru bertindak, kerugian sosial dan ekonomi akan jauh lebih besar. Kajian risiko ini seharusnya membantu pemerintah bekerja lebih antisipatif,” ujarnya.
DPRD Jawa Tengah, lanjut Afif, akan mendorong agar rekomendasi dari kajian risiko bencana benar-benar diakomodasi dalam kebijakan pembangunan dan penganggaran, sehingga kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem tidak berhenti pada tataran wacana.