Tegal — Wakil Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Dedy Endriyatno, menegaskan bahwa penanganan pengangguran di daerah tidak dapat diserahkan hanya kepada pemerintah semata. Ia menilai, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus turut mengambil peran strategis, baik melalui program padat karya, pemberdayaan masyarakat, maupun penyaluran kredit produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja baru.
Hal tersebut disampaikan Dedy saat pertemuan Komisi C DPRD Jateng dengan jajaran Pemkab Tegal, di ruang rapat Bupati Tegal, Slawi, Selasa (16/9/2025). Dalam pertemuan itu hadir pula sejumlah BUMD milik pemprov dan pemkab, antara lain Bank Jateng, PT BPR BKK Tegal, PT Bank Tegal, serta Perumda Air Minum Tirta Ayu.
“Kami melihat peran BUMD dalam penanganan pengangguran masih bisa diperkuat. Lembaga-lembaga ini punya potensi besar untuk berkontribusi langsung pada penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi lokal,” ujar Dedy.
Menurut Dedy, peran BUMD tidak hanya sebatas entitas bisnis daerah, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi yang dapat membantu masyarakat membangun usaha mandiri. Salah satu caranya, kata dia, melalui penyaluran kredit mikro dan usaha rakyat yang mudah diakses dan disertai pendampingan usaha.
“Jika akses kredit diperluas dan disertai edukasi keuangan, masyarakat akan lebih berani membuka usaha baru. Dari sana lapangan kerja tumbuh, daya beli meningkat, dan pengangguran bisa ditekan,” jelasnya.
Dedy menilai, apa yang telah dilakukan BPR BKK dan Bank Tegal patut diapresiasi karena telah menyalurkan ribuan kredit produktif bagi masyarakat. Data dari Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal menunjukkan, BKK Tegal menyalurkan lebih dari 3.200 kredit mikro dengan berbagai skema, mulai dari kredit usaha daerah, kredit modal kerja, hingga kredit ceria istimewa.
Namun, menurutnya, tantangan ke depan adalah memastikan kredit tersebut benar-benar produktif dan diarahkan pada sektor yang mampu menyerap tenaga kerja lebih luas, seperti pertanian, perikanan, perdagangan kecil, dan industri rumah tangga.
“BUMD perlu bersinergi dengan dinas tenaga kerja dan dinas perindustrian agar arah pembiayaan sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja. Jangan sampai ada mismatch antara lulusan yang tersedia dan lapangan kerja yang tumbuh,” tegasnya.
Dedy juga menyinggung pentingnya kemitraan lintas sektor antara pemerintah daerah, BUMD, dan dunia pendidikan vokasi (SMK). Ia menilai, tingginya angka pengangguran di Kabupaten Tegal yang didominasi lulusan SMK dan perguruan tinggi menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara keahlian tenaga kerja dan kebutuhan industri.
“BUMD bisa ikut menjembatani itu, misalnya melalui program magang, pelatihan kewirausahaan, atau CSR yang diarahkan untuk membangun keterampilan kerja dan kewirausahaan lokal,” tambahnya.
Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memang telah turun dari 9,97% pada 2021 menjadi 7,53% pada 2024, namun angka tersebut masih di atas rata-rata provinsi dan nasional.
“Tren penurunannya positif, tapi kita belum boleh puas. Kuncinya kolaborasi — pemerintah, BUMD, dan masyarakat harus bergerak bersama. Karena pengangguran bukan hanya soal angka, tapi soal kesejahteraan dan martabat warga,” pungkas Dedy.