Brebes – Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Afif, menyoroti masih tingginya angka kredit macet (Non-Performing Loan/NPL) di PT BPR BKK Banjarharjo (Perseroda), Kabupaten Brebes. Ia menilai, rasio NPL yang masih berada di atas 20 persen merupakan alarm serius yang harus segera direspons dengan langkah strategis, agar tidak berdampak pada stabilitas keuangan daerah dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan daerah.
“Hingga Agustus 2025, NPL BPR BKK Banjarharjo masih di kisaran 23,62 persen. Ini tergolong tinggi untuk ukuran lembaga keuangan daerah. Kalau tidak segera ditekan, bisa menggerus kinerja keuangan dan berimbas pada kepercayaan masyarakat,” tegas Afif di Brebes, usai agenda Komisi C bersama jajaran direksi BPR BKK Banjarharjo, Senin (8/9/2025).
Menurutnya, kredit macet bukan hanya persoalan internal lembaga, tetapi juga berdampak langsung pada perekonomian lokal. Dana yang tersendat akibat kredit bermasalah akan menghambat perputaran modal dan menurunkan kemampuan BPR dalam menyalurkan pembiayaan baru, terutama kepada pelaku UMKM.
“Ketika banyak dana tertahan karena macet, masyarakat kecil yang butuh akses permodalan justru akan kesulitan. Ini yang perlu kita cegah bersama,” ujarnya.
Afif meminta pihak BPR BKK Banjarharjo untuk lebih selektif dalam menyalurkan kredit dan memperkuat sistem early warning terhadap debitur yang berpotensi menunggak. Selain itu, ia menekankan pentingnya pendampingan dan edukasi keuangan bagi nasabah agar memahami tanggung jawab pembayaran dan pengelolaan modal usaha dengan lebih baik.
“BPR BKK harus hadir bukan hanya sebagai penyalur dana, tapi juga sebagai pendamping masyarakat dalam mengelola keuangan. Edukasi dan komunikasi yang baik dengan nasabah adalah kunci agar kredit tetap sehat,” tutur Afif.
Ia juga mendorong agar pemetaan risiko kredit dilakukan lebih akurat, termasuk identifikasi sektor-sektor yang rentan macet. “Misalnya sektor perdagangan dan konsumsi yang saat ini dominan, perlu evaluasi mendalam agar penyaluran kredit tidak menumpuk di satu sektor berisiko,” imbuhnya.
Dari laporan keuangan BPR BKK Banjarharjo, tercatat pada Agustus 2025 total aset mencapai Rp116,35 miliar, dengan dana masyarakat (Damas) sebesar Rp89,82 miliar. Sementara penyaluran kredit mencapai Rp74,60 miliar, turun dari tahun sebelumnya sebesar Rp81,52 miliar.
Afif berharap, BPR BKK Banjarharjo dapat menurunkan rasio NPL hingga di bawah 10 persen dalam waktu dekat, agar fungsi intermediasi berjalan optimal dan manfaat ekonomi lebih luas dirasakan masyarakat Brebes.
“BPR milik daerah harus menjadi contoh lembaga keuangan yang sehat, profesional, dan berpihak pada rakyat kecil. Menekan NPL bukan hanya soal angka, tapi soal menjaga kepercayaan publik,” pungkasnya.