Kendal – Kelangkaan solar bersubsidi kembali menghantui nelayan di Kabupaten Kendal. Sejak 23 Agustus 2025, nelayan di sejumlah wilayah, seperti Tawang, Rowosari, Cepiring, Patebon, hingga kawasan pesisir timur (Bandengan, Karangsari, Kalibuntu), kesulitan mendapatkan solar sehingga tidak bisa melaut selama berhari-hari.
Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Martono dan Amir Masduki turun tangan melakukan advokasi agar persoalan ini segera ditangani.
“Kami menerima banyak aduan dari nelayan. Mereka terpaksa berhenti melaut karena solar habis di lapangan. Padahal, ini adalah kebutuhan pokok bagi nelayan. Jika tidak segera ada solusi, dampaknya bisa meluas, tidak hanya bagi nelayan tetapi juga bagi pasokan ikan di pasaran,” tegas Martono, Selasa (26/8/2025).
Berdasarkan data, kuota solar subsidi untuk nelayan Kendal tahun 2025 hanya sebesar 8.699 KL, atau sekitar 53,8 persen dari total pengajuan. Jumlah ini jauh lebih rendah dibanding kuota tahun 2024 yang mencapai 11.000 KL. Hingga 25 Agustus 2025, realisasi penyerapan sudah mencapai 8.368 KL, atau 96,19 persen dari total alokasi.
Dengan kata lain, kuota solar subsidi hanya tersisa sekitar 300 KL per 26 Agustus 2025. Jumlah itu diperkirakan hanya mampu bertahan 2–3 hari ke depan.
“Ini situasi darurat. Kalau tidak segera ada tambahan kuota, nelayan Kendal bisa benar-benar berhenti melaut,” ujar Amir Masduki.
Untuk mengantisipasi krisis berkepanjangan, DPRD Jateng bersama Pemerintah Kabupaten Kendal telah mendorong Bupati Kendal agar mengajukan tambahan kuota. Pada April 2025 lalu, surat permohonan tambahan kuota sudah diajukan, meminta agar kuota dinaikkan menjadi 11.000 KL setara dengan tahun sebelumnya.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kendal juga memperkuat langkah ini melalui Nota Dinas Nomor 500.5.21 2918/VIII/2025, yang ditujukan kepada Bupati Kendal. Nota tersebut memohon penambahan alokasi solar sebanyak 4.000 KL dengan perhitungan kebutuhan tahunan nelayan mencapai 15.758 KL.
“Kami juga sudah berkoordinasi dengan pimpinan dewan (Pinwan) dan BPH Migas untuk segera menindaklanjuti penambahan kuota. Tujuannya agar tidak terus menerus meresahkan nelayan, karena stok solar benar-benar hampir habis,” jelas Martono.
Sementara itu salah seorang nelayan Kendal menyuarakan keluhannya terkait kelangkaan solar.
“Wes telung dino ora ono solar, anakku ngelih carane ngene ki, ora nyambut gawe aku telung dino” ungkap seorang nelayan di kawasan Tawang. (Sudah tiga hari tidak ada solar, anakku lapar kalau begini caranya, tidak bekerja tiga hari saya).
Kondisi ini menambah beban hidup nelayan yang menggantungkan penghasilan dari hasil melaut. Mereka berharap pemerintah pusat maupun daerah segera mengambil langkah cepat.
“Jika nelayan tidak bisa bekerja, maka perputaran ekonomi akan terganggu, kesejahteraan juga akan menurun. Kami di Komisi B DPRD akan terus mengawal dan memperjuangkan kebutuhan solar subsidi bagi nelayan agar segera terpenuhi,” kata Amir Masduki.