Boyolali – Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Afif, menyoroti pengangguran di Kabupaten Boyolali. Dirinya mendorong kontribusi tepat sasaran melalui CSR dan peningkatan kemudahan berinvestasi sebagai langkah strategis untuk meminimalkan angka pengangguran di Kabupaten Boyolali. Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Komisi C DPRD Jateng ke Kantor Pemkab Boyolali, Selasa (12/8).
Afif menegaskan bahwa penanganan pengangguran harus menjadi perhatian bersama. Dirinya juga menyoroti potensi tumpang tindih antar-organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan program, serta menekankan pentingnya fokus pada program unggulan yang benar-benar efektif.
Oleh karenanya dalam forum tersebut Afif menyampaikan keinginannya untuk mengetahui pihak-pihak baik Bank Jateng maupun sektor swasta, yang berkontribusi melalui program corporate social responsibility (CSR) di Boyolali. Apakah kontribusi tersebut sudah benar-benar strategis memberikan pelatihan kerja bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas yang belum maksimal dikaryakan.
“Penanganan pengangguran harus diperhatikan bersama, saya ingin tahu selain Bank Jateng, apakah ada bank lainnya ataupun swasta yang menjadi CSR di Boyolali. Apakah kontribusinya sudah disalurkan menjadi pelatihan kerja strategis? yang kedua, biasanya adanya tumpang tindih OPD dalam membuat program, disini apakah ada. Lalu, program unggulannya disini apa,” tanya Afif.
Kunjungan kerja ini bertujuan menggali strategi pengentasan pengangguran melalui pemberdayaan BUMD, sektor swasta, penguatan UMKM, serta optimalisasi peran CSR. Sementara anggota Komisi C lainnya, Maria Tri Mangesti, menilai perlu adanya regulasi dan mekanisme pengawasan dalam penyaluran CSR, seperti melalui peraturan daerah, agar bantuan terdistribusi tepat.
Dalam forum tersebut, Naryoko, anggota Komisi C, mempertanyakan adanya ketidaksesuaian antara jumlah pengangguran dan ketersediaan lowongan kerja. Data menunjukkan terdapat 20.496 pengangguran di Boyolali, 2.496 di antaranya aktif mencari kerja, namun tersedia 8.875 lowongan. Ia menilai, masalah ini berkaitan dengan kesenjangan keterampilan antara pencari kerja dan kebutuhan industri, termasuk efektivitas lulusan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
Sekretaris Daerah Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani, menjelaskan bahwa angka pengangguran di Boyolali mengalami tren penurunan. Kontribusi CSR Bank Jateng pada 2024 mencapai hampir Rp2 miliar, sementara pada 2025 dialokasikan Rp1 miliar dalam APBD, ditambah dukungan dana BPJS untuk program ketenagakerjaan.
Plt. Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Boyolali, Sawitri Danik Rahayuni, memaparkan bahwa pihaknya telah menggandeng swasta dan BUMD untuk memberikan pelatihan kerja, termasuk bagi penyandang disabilitas.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Boyolali, Ahmad Ghozali, mengungkapkan bahwa Boyolali telah memiliki Perda Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penanaman Modal. Pasal 25 dalam perda tersebut mengatur kemudahan dan insentif investasi. Walaupun insentif fiskal belum dimanfaatkan secara optimal, kemudahan administrasi sudah berjalan. Integrasi Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dengan sistem Online Single Submission (OSS) juga dilakukan. Pada 2024, enam RDTR telah selesai disusun, dan pada 2025 ditargetkan delapan RDTR tambahan.
Sekda Wiwis menambahkan, realisasi insentif fiskal melalui RPJMD pada 2024 hampir mencapai Rp3 miliar. Pihaknya berharap langkah ini mampu memacu daya saing daerah, memberikan kenyamanan berusaha, dan mendukung visi Boyolali Emas 2028.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah menurun dari 4,2 persen pada 2023 menjadi 3,9 persen pada 2024. Pemerintah daerah optimistis, dengan kemudahan investasi, sinergi lintas sektor, dan pelatihan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar, target penurunan pengangguran di Boyolali akan tercapai.