SEMARANG, PKS Jateng Online – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) meluncurkan Indeks Kelembagaan Partai Politik (Parpol). Hasilnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menduduki posisi pertama, mengungguli sembilan partai politik lain yang memiliki kursi di DPR pada periode 2019-2024 sebagai partai politik yang paling terlembaga secara sistematis.
Hal ini menunjukkan bahwa PKS memiliki praktik tata kelola internal partai yang sangat baik dan tidak semata-mata fokus pada pertarungan politik nasional. Hal ini disampaikan peneliti BRIN saat peluncuran “Indeks Pelembagaan Partai Politik” di Gedung Widya Graha BRIN, Kawasan Sains Sarwono Prawirohardjo, Jakarta, Rabu (30/10/2024).
Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengungkapkan rasa bangga dan apresiasinya atas hasil yang diperoleh PKS dalam indeks tersebut.
“Hasil ini merupakan bukti nyata dari kerja keras dan komitmen PKS dalam membangun kelembagaan yang solid, profesional, dan berintegritas,” kata Aboe dalam keterangannya.
“Kami berterima kasih kepada BRIN atas inisiatifnya dalam menghadirkan indeks ini, yang tidak hanya membantu kami memahami kekuatan kelembagaan partai, tetapi juga menjadi tolak ukur bagi seluruh partai politik di Indonesia,” tambah pria yang akrab disapa Habib Aboe itu.
Dilansir dari voaindonesia.com, Menurut peneliti pusat riset politik BRIN Mouliza Kristhopher Donna Sweinstani, sembilan partai politik yang dikaji memiliki skor 74,16 meliputi Derajat Kesisteman (skor 57,81), Infusi Nilai (skor 71,60), dan Kemandirian (skor 93,05).
“Partai politik mendapatkan skor paling tinggi adalah PKS (Partai Keadilan Sejahtera) dengan skor 88,65, kemudian adalah Partai Nasdem (Nasional Demokrat) (dengan skor) 83,14, kemudian PAN (Partai Amanat nasional) dengan (skor) 79,87, kemudian PDI Perjuangan dengan (skor) 76,74, kemudian Partai Golkar (Golongan Karya) dengan (skor) 68,83,” katanya.
Empat partai politik lainnya, yakni Partai Demokrat (skor 68,54), Partai Kebangkitan bangsa (skor 67,65), Partai Gerakan Indonesia Raya (skor 67,08), dan Partai Persatuan Pembangunan (skor 66,92).
Indeks Pelembagaan Parpol merupakan alat ukur akademik untuk mengukur seberapa terlembaga partai politik di Indonesia. Indeks ini fokus mengukur pelembagaan sembilan parpol di parlemen periode 2019-2024, pada tiga dimensi, yaitu derajat kesisteman, infuse nilai dan kemandirian. Secara keseluruhan untuk tiga aspek tersebut, skor Indeks Kelembagaan Parpol di Indonesia berada di angka 74,16 poin.
Derajat kesisteman memiliki empat indikator penilaian yaitu konsisten terhadap aturan partai, konsisten penyelesaian konflik internal berdasarkan aturan partai, konsistensi pergantian pimpinan partai terhadap aturan partai dan konsistensi pembuatan kebijakan terhadap aturan partai.
Dimensi infuse nilai memiliki tiga indikator yaitu proses internalisasi, pelaksanan budaya dan keberadaan nilai. Sementara dimensi kemandirian dilihat dari kemandirian dalam pengelolaan organisasi dan kemandirian dalam merekrut pejabat publik.
“Perlu jadi catatan, (indeks) ini bukan pemeringkatan partai mana yang baik dan lebih baik,” imbuh Mouliza.
Dia mengatakan indeks tersebut bisa menjadi bahan koreksi untuk seluruh partai di Indonesia. Sehingga partai politik bisa mengetahui aspek mana saja yang perlu ditingkatkan.
Mouliza juga menegaskan, tujuan dari angka dalam indeks tersebut adalah untuk membangun partai politik yang lebih modern. Dia mencontohkan pada aspek kemandirian, diukur bagaimana partai politik mandiri dalam mengelola organisasi serta mandiri dalam merekrut pejabat publik.
Habib Aboe juga menambahkan, peluncuran indeks ini merupakan langkah strategis bagi partai politik untuk melakukan introspeksi dan meningkatkan kualitas kelembagaannya. Ia menilai bahwa indeks ini dapat menjadi acuan dalam memperkuat struktur dan tata kelola internal partai.
“Indeks ini memberikan kami pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran kelembagaan dalam memajukan sistem politik yang demokratis,” ucap Habib Aboe.
“Sebagai partai dengan nilai tertinggi dalam indeks ini, PKS akan terus berupaya memberikan yang terbaik dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme,” tambahnya.
Lebih lanjut, Habib Aboe berharap pencapaian PKS dalam indeks ini dapat menjadi inspirasi bagi partai-partai lain untuk berbenah dan memperkuat kelembagaannya masing-masing.
“Sebagai partai dengan nilai tertinggi, kami merasa terpanggil untuk terus berkomitmen pada prinsip-prinsip kelembagaan yang kokoh. Semoga ini menjadi motivasi bagi semua partai di Indonesia agar bersama-sama membangun sistem politik yang lebih baik dan lebih terlembaga,” tutup Aboe.
Tim Pusat Riset Politik BRIN mengembangkan indeks ini melalui empat fase, dimulai pada tahun 2020 hingga 2024. Dalam fase pertama, tim menyusun kerangka konseptual mengenai pelembagaan partai politik, yang kemudian diterbitkan dalam sebuah buku oleh penerbit esensi Erlangga. Fase kedua mencakup penyusunan instrumen dan uji coba indeks, di mana metode campuran konkuren digunakan untuk memformulasikan instrumen yang dapat diandalkan.
Selanjutnya, pada fase ketiga, tim melakukan uji publik dan diskusi kelompok terpumpun di berbagai provinsi, termasuk Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali, untuk menyempurnakan konstruksi indeks berdasarkan masukan yang diterima.
Indeks ini juga telah memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada tahun 2023, menjadikan instrumen ini sah dan diakui secara metodologis. Fase terakhir, pada tahun 2023-2024, menghasilkan angka indeks pelembagaan partai politik yang dapat menjadi dasar perumusan kebijakan publik dalam rangka memperkuat kelembagaan partai di Indonesia.
(Ida HP)