PEKALONGAN – Pengurus Cabang IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Kota Pekalongan melakukan audiensi ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Pekalongan, Pada hari Senin, (14/10/2024).
Dalam audiensi tersebut, Ketua IBI Cabanga Kota Pekalongan, Zahidah menyampaikan keresahan dari para bidan Non-ASN anggota IBI Kota Pekalongan, yang tidak bisa mengikuti seleksi Penerimaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024. Hal tersebut dikarenakan para bidan tersebut selama ini telah bertugas sebagai bidan pada unit-unit kerja di BULD Dinkes Kota Pekalongan dan namanya tidak tercantum dalam database BKN (Badan Kepegawaian Negara), yang menjadi persyaratan dalam seleksi penerimaan PPPK Nakes tersebut.
Ketua Fraksi PKS, Rois Rahma Fathoni menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan audiensi Pengurus Cabang IBI Kota Pekalongan serta kepercayaannya menyampaikan permasalahan dan aspirasinya kepada Fraksi PKS.
Menanggapi persoalan tersebut, Fathoni mengatakan Aspirasi yg disampaikan akan didalami lagi agar bisa dipelajari masalahnya dan dicarikan solusinya.
“Terima kasih atas kehadiran dan audiensi rekan IBI Kota Pekalongan. Aspirasi ini akan kami sampaikan, kami teruskan untuk dipelajari dan dicarikan solusi terbaik.” Jelas Fathoni.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Slamet Budiyanto menyampaikan bahwa, masalah rekruitmen Nakes bidan pada PPPK 2024 merupakan ranah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sesuai dengan ketentuan dari MenPAN RB RI.
“Pendataan bidan BULD ada dikotomi ketentuan, bahwa mereka tidak bisa dimasukkan dalam database tenaga Non-ASN pada BKN. Tapi nama-nama mereka sudah masuk dalam datanya BKPSDM.” teranf Slamet.
Meskipun demikian Dinkes Kota Pekalongan berkomitmen tidak akan ada penghapusan bidan BULD di Kota Pekalongan, mengingat keberadaan mereka masih sangat dibutuhkan, apalagi bidan yang ASN maupun PPPK di Kota Pekalongan masih terbatas.
“Kami juga meminta dukungan kepada anggota dewan agar bisa diusulkan ke KemenPAN RB agar dilakukan penambahan formasi Penerimaan Nakes bidan, baik untuk ASN maupun PPPK, khususnya di Pekalongan.” kata Slamet
Ia juga menyampaikan, para bidan yang tidak bisa ikut seleksi penerimaan PPPK tahun 2024 ini bisa ikut seleksi Gelombang II pada bulan November 2024 nanti.
Diakhir audiensi, Fathoni juga menyampaikan terima kasihnya atas informasi dan masukan-masukan yang telah disampaikan, khususnya dengan kehadiran dan penjelasan langsung dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
“Dengan penjelasan yang disampaikan pak Slamet Budiyanto, maka keresahan yang disampaikan oleh para bidan sudah bisa mendapatkan titik terangnya, bahwa masalah database itu ranahnya BKPSDM, tetapi para bidan masih bisa mendaftar PPPK pada gelombang II nanti.” Kata Anggota Dewan Dapil Pekalongan Selatan itu.
Selain itu posisi para bidan yang bertugas di unit-unit kerja di BULD Dinkes Kota Pekalongan, seperti di Puskesmas dan Rumah Sakit insya Allah aman, karena Dinkes berkomitmen akan tetap mempertahankan posisi mereka. Sehingga dengan audiensi ini maka keresahan yang dirasakan oleh para bidan tidak akan menimbulkan gejolak.
“Insya Allah Fraksi PKS akan memfollow up hasil pertemuan ini dengan membawanya ke komisi terkait di DPRD Kota Pekalongan dan ke BKPSDM, serta akan mengusulkan agar pada rektuetmen CPNS dan PPPK pada tahun 2025 nanti, kuota untuk formasi bidan di Kota Pekalongan bisa diperbanyak lagi. Aamiin.” imbuhnya.
Rombongan yang berjumlah 8 orang tersebut dipimpin oleh ketuanya, Hj. Zahidah, S.Tr. Keb., diterima langsung oleh Ketua Fraksi PKS, Rois Rahma Fathoni, Lc. dengan didampingi oleh sekretaris fraksi, Mungzilin, S.HI. dan H. Nasrullah, yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Pekalongan, yang membidangi masalah Kesehatan, dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Slamet Budiyanto.