Semarang – Persoalan kekurangan guru di Jawa Tengah perlu segera ditangani melalui perencanaan kebutuhan tenaga pendidik yang lebih terukur. Selain mengantisipasi gelombang pensiun guru, pemerintah perlu membenahi distribusi tenaga pendidik, mempercepat rekrutmen, serta memberikan kepastian status kepegawaian bagi guru yang selama ini menopang kegiatan belajar mengajar.
Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah sekaligus Ketua Fraksi PKS DPRD Jateng, Sururul Fuad, menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kekurangan jumlah guru, tetapi juga pemenuhan kebutuhan berdasarkan mata pelajaran, jenjang pendidikan, dan karakteristik wilayah.
Menurutnya, kekosongan tenaga pendidik yang tidak segera diantisipasi berpotensi mengganggu proses pembelajaran dan memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah.
“Persoalan kekurangan guru ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Kita tidak bisa hanya menunggu guru pensiun, kemudian baru memikirkan penggantinya. Harus ada perencanaan regenerasi yang sistematis, dengan memetakan kebutuhan guru di setiap jenjang pendidikan, mata pelajaran, dan wilayah. Jangan sampai ada sekolah yang kekurangan guru, sementara di tempat lain justru terjadi kelebihan tenaga pendidik,” ujar Sururul Fuad.
Ribuan Guru Pensiun, Kebutuhan Pengganti Harus Diantisipasi
Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah, Muhdi, menyampaikan bahwa sekitar 1.000 hingga 2.000 guru di Jawa Tengah memasuki masa pensiun setiap tahun. Kondisi tersebut membuat kebutuhan penggantian tenaga pendidik terus meningkat.
Muhdi mengapresiasi upaya pemerintah melakukan rekrutmen guru melalui jalur aparatur sipil negara (ASN). Namun, proses rekrutmen perlu mempertimbangkan proyeksi pensiun, kebutuhan riil sekolah, serta kompetensi tenaga pendidik.
Sebelumnya, pada Agustus 2025, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Syamsudin, memperkirakan kekurangan guru mencapai sekitar 2.000 orang, dengan jumlah guru pensiun berkisar 800 hingga 1.000 orang setiap tahun. Perbedaan angka tersebut menunjukkan perlunya pembaruan data secara berkala sebagai dasar kebijakan pemenuhan tenaga pendidik.
Usulan 700 Formasi Belum Menjawab Seluruh Persoalan
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Jawa Tengah pada 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah mengusulkan tambahan 700 formasi guru melalui jalur CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Di sisi lain, terdapat 1.814 guru non-ASN yang masih mengajar di SMA, SMK, dan SLB negeri, terdiri atas 1.732 guru tamu dan 82 Guru Tidak Tetap (GTT) yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sementara itu, jumlah guru ASN tercatat sebanyak 37.328 orang, meliputi PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu.
Sururul Fuad menilai pemenuhan kebutuhan guru juga harus memperhatikan kepastian status kepegawaian bagi tenaga pendidik non-ASN yang telah lama mengabdi.
“Guru yang sudah bertahun-tahun mengabdi tidak boleh dibiarkan terus berada dalam ketidakpastian. Pemerintah harus menyiapkan skema penyelesaian yang jelas, baik melalui rekrutmen ASN, PPPK, maupun kebijakan penataan kepegawaian lainnya sesuai ketentuan. Pada saat yang sama, jangan sampai proses penataan justru mengganggu keberlangsungan pembelajaran di sekolah,” katanya.
Distribusi Guru dan Pendidikan Khusus Perlu Diperhatikan
Pemerataan distribusi guru juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2024–2026, tercatat bahwa distribusi guru dan tenaga kependidikan belum merata. Masih terdapat guru yang mengalami kekurangan maupun kelebihan jam mengajar.
Dokumen tersebut juga mencatat 24 dari 576 kecamatan di Jawa Tengah belum memiliki layanan pendidikan menengah, baik negeri maupun swasta.
Selain itu, kebutuhan guru dengan kompetensi khusus, terutama pada Sekolah Luar Biasa (SLB), perlu mendapatkan perhatian. Pada Agustus 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah mengungkapkan sejumlah SLB masih kekurangan guru berlatar belakang pendidikan luar biasa. Dalam kondisi tertentu, seorang guru harus menangani sekitar tujuh hingga sepuluh siswa, sementara rasio ideal yang disampaikan dinas saat itu adalah satu guru untuk lima siswa.
Sururul Fuad menegaskan bahwa pemenuhan guru harus mempertimbangkan kualifikasi dan kompetensi, termasuk kebutuhan pendidikan khusus serta sekolah di wilayah terpencil.
“Pemenuhan guru tidak boleh hanya berorientasi pada terpenuhinya angka kebutuhan secara administratif. Kualifikasi dan kompetensi guru juga harus menjadi pertimbangan. Sekolah luar biasa, misalnya, membutuhkan tenaga pendidik yang benar-benar memiliki kompetensi pendidikan khusus. Begitu pula sekolah di wilayah terpencil yang membutuhkan kebijakan afirmatif agar memperoleh tenaga pendidik yang memadai,” tuturnya.
Fraksi PKS Dorong Kebijakan Pendidikan Berbasis Kebutuhan Riil
Sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah, Sururul Fuad menegaskan bahwa pemenuhan guru harus menjadi prioritas pembangunan daerah. Ketersediaan tenaga pendidik berkualitas dan merata merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.
Fraksi PKS mendorong pemerintah provinsi memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan tambahan formasi guru, sekaligus memastikan penganggaran dan penempatan tenaga pendidik sesuai kebutuhan lapangan.
“Fraksi PKS mendorong agar pemerintah benar-benar menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan. Pemenuhan guru harus direncanakan dengan data yang akurat, didukung anggaran yang memadai, dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Jangan sampai persoalan kekurangan guru terus berulang setiap tahun tanpa penyelesaian yang mendasar,” katanya.
Ia menambahkan bahwa DPRD melalui fungsi pengawasan dan penganggaran perlu memastikan kebijakan pemerintah daerah berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan.
“Kami di Komisi E akan mendorong agar persoalan ini menjadi perhatian serius dalam pembahasan bersama pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait. Yang harus kita pastikan adalah setiap anak di Jawa Tengah mendapatkan hak atas pendidikan yang berkualitas, dengan dukungan guru yang cukup, kompeten, dan memiliki kepastian dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya.
Sururul Fuad berharap pemerintah tidak hanya menyelesaikan kekurangan guru sebagai persoalan jangka pendek, tetapi juga membangun sistem perencanaan dan regenerasi tenaga pendidik yang berkelanjutan. Dengan demikian, setiap sekolah di Jawa Tengah dapat memiliki tenaga pendidik sesuai kebutuhan sehingga kualitas pembelajaran tetap terjaga dan pemerataan pendidikan dapat diwujudkan.