Grobogan, PKS Jateng Online — Demokrasi tidak cukup diukur dari terselenggaranya pemilihan umum maupun tingginya angka partisipasi pemilih di tempat pemungutan suara. Kualitas demokrasi juga ditentukan oleh keterlibatan masyarakat dalam mengawal kebijakan publik, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memastikan hak-hak warga negara terlindungi.
Perspektif tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Hafidz Alhaq Fatih, melalui kegiatan Penguatan Kemitraan Pengembangan Demokrasi bertajuk “Membangun Demokrasi Semakin Berkualitas” yang diselenggarakan di Kabupaten Grobogan, Sabtu (14/11/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kemitraan antara masyarakat dan pemangku kepentingan dalam membangun kehidupan demokrasi yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif. Masyarakat diharapkan tidak sekadar menjadi pemilih dalam kontestasi politik, melainkan turut mengambil peran dalam proses pembangunan dan pengawasan pemerintahan.
Hafidz mengatakan, demokrasi yang berkualitas membutuhkan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan. Partisipasi tersebut harus hadir dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, mulai dari proses politik, penyampaian aspirasi, pengawasan kebijakan, hingga keterlibatan dalam pembangunan daerah.
“Demokrasi tidak boleh berhenti pada hari pemungutan suara. Setelah pemilu selesai, masyarakat tetap memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemerintahan, menyampaikan aspirasi, serta memastikan kebijakan publik benar-benar menjawab kebutuhan rakyat. Karena itu, kemitraan antara masyarakat, pemerintah, penyelenggara pemilu, dan lembaga perwakilan harus terus diperkuat,” ujar Hafidz.
Menurut dia, salah satu tantangan dalam pengembangan demokrasi saat ini adalah bagaimana membangun kesadaran politik masyarakat agar tidak berhenti pada aktivitas elektoral. Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara, termasuk kemampuan mengakses informasi publik, mengidentifikasi persoalan di lingkungan sekitarnya, serta menyampaikan kritik secara konstruktif.
Sebagai anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah yang membidangi pemerintahan, Hafidz menilai penguatan demokrasi memiliki keterkaitan erat dengan kualitas tata kelola pemerintahan. Transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, netralitas aparatur, dan keterbukaan ruang partisipasi publik merupakan unsur penting dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis.
“Dalam perspektif Komisi A, demokrasi harus tercermin dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Masyarakat harus mendapatkan akses informasi yang memadai, pelayanan publik yang adil, kepastian hukum, serta ruang yang terbuka untuk menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan. Pemerintahan yang demokratis bukan hanya pemerintahan yang dipilih melalui proses demokrasi, tetapi juga pemerintahan yang bersedia mendengar dan mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada masyarakat,” katanya.
Pentingnya penguatan tersebut juga tercermin dalam sejumlah indikator demokrasi di Jawa Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Tengah tahun 2025 mencapai 86,72. Indeks tersebut tersusun atas tiga aspek, yakni kebebasan dengan skor 88,85, kesetaraan 86,42, dan lembaga demokrasi 84,99.
Data tersebut menunjukkan bahwa aspek lembaga demokrasi masih mencatat skor paling rendah dibandingkan dua aspek lainnya. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa penguatan kelembagaan, akuntabilitas pemerintahan, dan kualitas hubungan antara masyarakat dengan institusi demokrasi tetap menjadi pekerjaan penting.
Di tingkat lokal, tantangan pengembangan demokrasi juga dapat dilihat melalui hasil pengukuran Indeks Partisipasi Pilkada (IPP) 2024 yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.
Dalam pengukuran partisipasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024, Kabupaten Grobogan memperoleh skor akhir 71,79 dan masuk kategori engagement. Skor tersebut berada di atas rata-rata nasional untuk pemilihan bupati dan wakil bupati yang tercatat sebesar 68,09.
KPU mengukur partisipasi melalui lima variabel, yaitu registrasi pemilih, pencalonan, kampanye, sosialisasi dan pendidikan pemilih serta partisipasi masyarakat, dan tingkat kehadiran pemilih atau voter turnout.
Pada Kabupaten Grobogan, skor variabel sosialisasi dan pendidikan pemilih serta partisipasi masyarakat mencapai 88,63. Sementara itu, variabel registrasi pemilih memperoleh 72,50, kampanye 70,00, tingkat kehadiran pemilih 67,20, dan pencalonan 54,00.
Angka-angka tersebut merupakan skor indeks, bukan persentase jumlah pemilih. Hasil pengukuran itu memperlihatkan bahwa penguatan pendidikan politik perlu berjalan beriringan dengan perbaikan kualitas proses pencalonan dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan demokrasi.
Hafidz menilai, data tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama bagi seluruh pemangku kepentingan. Peningkatan kualitas demokrasi tidak dapat hanya dibebankan kepada penyelenggara pemilu, tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah, lembaga perwakilan, partai politik, organisasi masyarakat, kalangan akademisi, dan masyarakat luas.
“Demokrasi yang semakin berkualitas membutuhkan masyarakat yang semakin sadar, kritis, dan bertanggung jawab. Pendidikan politik harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya menjelang pemilu atau pilkada. Kita ingin masyarakat mampu memahami persoalan publik, mengetahui hak-haknya, dan berani terlibat dalam mengawal kebijakan pembangunan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga ruang demokrasi agar tetap sehat di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus komunikasi digital. Menurutnya, keterbukaan informasi harus diimbangi dengan literasi digital sehingga masyarakat mampu membedakan informasi yang benar dan menyesatkan serta tidak mudah terprovokasi oleh disinformasi maupun polarisasi politik.
Lebih jauh, Hafidz berharap penguatan kemitraan pengembangan demokrasi dapat melahirkan hubungan yang lebih produktif antara masyarakat dan lembaga pemerintahan. Kemitraan tersebut perlu diwujudkan melalui dialog yang terbuka, pendidikan politik, pengawasan partisipatif, serta mekanisme penyaluran aspirasi yang dapat ditindaklanjuti.
“Ukuran keberhasilan demokrasi bukan hanya seberapa banyak masyarakat datang ke TPS, tetapi juga seberapa jauh suara masyarakat didengar, hak-haknya dilindungi, dan aspirasinya diterjemahkan menjadi kebijakan. Kita ingin demokrasi benar-benar menghadirkan manfaat dalam kehidupan masyarakat,” kata Hafidz.
Melalui kegiatan tersebut, penguatan demokrasi diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi menjadi gerakan bersama untuk membangun pemerintahan yang terbuka, responsif, dan akuntabel. Dengan kemitraan yang kuat antara masyarakat dan institusi demokrasi, kualitas demokrasi di Jawa Tengah diharapkan semakin berkembang dan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.