SEMARANG, PKS JATENG Online – Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah berkomitmen mengawal perjuangan buruh dan tenaga kerja di Jawa Tengah agar memperoleh upah yang layak. Komitmen ini disampaikan dalam diskusi Dewan Pakar yang mengangkat isu tentang kesejahteraan buruh, di kantor DPTW PKS Jawa Tengah pada Sabtu (14/11/2026).
Ketua Dewan Pakar PKS Jawa Tengah, Sri Praptono, menyatakan isu ketenagakerjaan memang muncul hampir setiap tahun, melibatkan banyak orang, dan menyangkut hajat hidup dasar seseorang. Menurutnya, respon terhadap isu ketenagakerjaan saat ini merujuk pada tiga hal utama. Pertama karena tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), kedua karena rendahnya upah minimum, ketiga disahkannya UU No. 27 Tahun 2026.
“Tindak lanjutnya, kami tentu akan terus mengawal isu ini, yang akan menjadi rekomendasi kepada para pemangku kebijakan, dalam hal ini Fraksi PKS,” ujar Praptono.
PHK Tinggi, Terbanyak di Industri Garmen
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 6.860 pekerja di Jawa Tengah terkena PHK sepanjang Januari-Oktober 2026, ini menjadikan Jawa Tengah masuk ke urutan tertinggi ketiga secara nasional setelah Jawa Barat dan Banten. Data itu berasal dari laporan pekerja melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), bukan keseluruhan PHK yang terjadi.
Praptono menyebut, hasil penelusuran di jawa tengah, PHK paling banyak terjadi di industri garmen dan tekstil. Industri tersebut menyerap banyak tenaga kerja, tetapi juga paling rentan terhadap fluktuasi ekonomi.
“Dari data yang kita ketahui ternyata di Jawa Tengah sendiri yang terbanyak terkena PHK adalah dari industri garmen. Ini yang menjadi fokus kita ke depannya,” katanya.
Baca Juga Berita Lainnya Disini : Periode Akhir dari Kembara dan Latansa Adalah Langkah Awal Aksi Nyata Kader
Upah Minimum Masih Jauh dari Kata Layak
Mengulas tentang kesenjangan upah layak minimum di Jawa Tengah, perlu ada pengawalan serius. Menurut Praptono, hampir semua kabupaten/kota di Jawa Tengah memiliki upah minimum yang masih jauh di bawah standar hidup layak. Hanya Kota Semarang yang sudah setara standar layak upah, dengan Upah Minimum Kota (UMK) 2026 sebesar Rp3.701.709. Sementara Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah 2026 ditetapkan Rp2.327.386.
“Kita dapati bahwa selain PHK yang masif, ternyata upah Jawa Tengah itu masih rendah. PKS sendiri terus mengusahakan dengan standar upah hidup layak karena itu merupakan amanah konstitusi” ujarnya.
Momentum Pengesahan UU No. 27 Tahun 2026
Momentum disahkannya UU No. 27 Tahun 2026 tentang perlindungan ketenagakerjaan, yang menggantikan UU No. 13 Tahun 2003 memberikan kepastian terhadap tenaga kerja dan buruh. Dewan Pakar PKS mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan undang-undang itu benar-benar terimplementasi dan dirasakan masyarakat.
“Kita sebagai wakil masyarakat dalam hal ini partai harus bisa mendorong Pemprov Jawa Tengah bagaimana implementasinya. Kalau tidak dimanajemen, sama saja sudah ada UU-nya, tetapi tidak bermanfaat untuk masyarakat,” kata Praptono.
Di akhir wawancara, Praptono menyampaikan pesan untuk buruh di Jawa Tengah agar terus berjuang karena upah layak bukan permintaan, melainkan hak yang dijamin konstitusi. Selain itu ketika menuntut hak, buruh juga harus mampu meningkatkan kompetensi agar kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi lebih baik. Menurutnya, kompetensi yang meningkat akan mendorong produktivitas, dan pada akhirnya memperkuat perekonomian.
“Terus berjuang, karena kita tidak sedang meminta. Ini adalah hak yang diberikan konstitusi, di mana setiap warga negara berhak mendapatkan hidup layak,” tuturnya.
Lalintang.