Jawa Tengah — Banjir dan cuaca ekstrem yang melanda wilayah Jawa Tengah sejak awal tahun 2026 telah menimbulkan dampak serius bagi masyarakat dan sektor pertanian. Puluhan ribu warga terdampak banjir di Kabupaten Kudus, Pati, Jepara dan sekitarnya, sementara lahan pertanian di sejumlah daerah tergenang air sehingga berpotensi mengalami gagal panen.
Survei awal menunjukkan puluhan hektare sawah terendam banjir, termasuk di Pati di mana sekitar 55 hektare sawah dilaporkan terdampak banjir pada awal tahun ini. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menyebutkan bahwa banjir dan fenomena hidrometeorologi lain menyebabkan lebih dari 16.000 hektare lahan pertanian di Jawa Tengah terancam gagal panen, dengan puluhan ribu petani terdampak.
Menanggapi kondisi ini, Amir Masduki, anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah, menyatakan bahwa ancaman gagal panen bisa menekan ekonomi petani dan berpotensi mengganggu pasokan pangan di provinsi ini jika tidak ditangani secara cepat dan menyeluruh.
“Ancaman gagal panen akibat banjir dan cuaca ekstrem berpotensi menekan ekonomi petani dan mengganggu pasokan pangan di Jawa Tengah. Jika ini dibiarkan, kerugian petani akan membesar dan harga pangan bisa terdampak,” ujar Amir Masduki dalam pernyataannya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah perlu memastikan perlindungan ekonomi bagi petani berjalan efektif, termasuk melalui asuransi pertanian yang efektif, serta langkah cepat untuk menjaga stabilitas harga dan distribusi hasil pertanian. Menurutnya, Komisi B menilai bahwa upaya pencegahan dan penanganan gagal panen harus menjadi prioritas agar dampaknya tidak meluas ke sektor ekonomi lainnya.
Pemprov Jateng dan pemerintah kabupaten/kota telah bergerak cepat dalam penanganan bencana, termasuk membuka akses darurat di daerah yang terdampak, serta menyalurkan bantuan logistik. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bahkan meminta pemerintah daerah untuk segera mengajukan asuransi gagal panen guna melindungi petani dari risiko kerugian akibat cuaca ekstrem.
Di tengah kondisi banjir yang masih berlangsung di beberapa daerah, seperti di Kudus yang dilaporkan masih berlangsung dan menyebabkan ribuan warga mengungsi, pemerintah juga memprioritaskan pendataan dan koordinasi penanganan bencana bersama BPBD, dinas terkait, serta instansi vertikal.
Amir Masduki menekankan bahwa perlindungan terhadap petani bukan semata mitigasi bencana, tetapi juga berkaitan dengan ketahanan pangan dan stabilitas harga kebutuhan pokok di Jawa Tengah. Ia berharap langkah-langkah perlindungan ekonomi petani dan penanganan lahan pertanian terdampak dapat segera diimplementasikan secara terukur dan efektif oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.