Semarang – Anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah, Amir Masduki, menekankan pentingnya langkah antisipatif pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan keberlangsungan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjelang akhir tahun 2025. Hal itu disampaikannya menyikapi dinamika harga pangan dan tekanan biaya produksi yang kembali muncul pada November ini.
Menurut Amir, tren kenaikan harga sejumlah komoditas strategis seperti beras, gula, minyak goreng, dan komoditas hortikultura perlu direspons secara serius agar tidak berdampak pada daya beli masyarakat. Komisi B, kata dia, memandang stabilisasi harga bukan semata urusan pasokan, tetapi juga berkaitan erat dengan distribusi, tata niaga, dan perlindungan produsen di tingkat bawah.
Ia menilai pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota perlu memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan BUMD pangan, Bulog, dan pelaku usaha distribusi, agar mekanisme pengendalian harga berjalan efektif. Operasi pasar, penguatan cadangan pangan daerah, hingga pemangkasan mata rantai distribusi dinilai masih relevan dilakukan, terutama di wilayah yang kerap mengalami lonjakan harga musiman.
Selain isu harga pangan, Amir juga menyoroti kondisi UMKM yang menghadapi tekanan ganda, mulai dari fluktuasi harga bahan baku, biaya logistik, hingga akses pembiayaan. Menurutnya, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Jawa Tengah yang harus dilindungi dari gejolak ekonomi jangka pendek.
Komisi B DPRD Jateng, lanjut Amir, mendorong agar program fasilitasi permodalan, pendampingan usaha, serta perluasan akses pasar bagi UMKM benar-benar tepat sasaran. Ia mengingatkan agar kebijakan ekonomi daerah tidak berhenti pada program seremonial, melainkan memberi dampak nyata terhadap peningkatan omzet dan keberlanjutan usaha.
Amir juga meminta agar evaluasi kinerja BUMD yang bergerak di sektor pangan dan perdagangan dilakukan secara berkala. BUMD, menurutnya, harus hadir sebagai instrumen stabilisasi ekonomi daerah, bukan sekadar entitas bisnis yang berorientasi keuntungan.
Ia menegaskan DPRD Jawa Tengah melalui Komisi B akan terus mengawal kebijakan ekonomi daerah, khususnya yang berkaitan dengan pengendalian inflasi, penguatan sektor riil, dan perlindungan pelaku usaha kecil. “Stabilitas ekonomi daerah harus dirasakan langsung oleh masyarakat, baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha,” ujarnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, Amir berharap Jawa Tengah mampu menjaga kestabilan ekonomi hingga akhir tahun, sekaligus menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan ekonomi pada tahun berikutnya.