Semarang – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Arinugroho, menilai penyampaian Tanggapan Gubernur atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 berjalan sesuai mekanisme dan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan dokumen anggaran. Hal itu ia sampaikan usai rapat paripurna yang digelar di Gedung Berlian, Kamis (27/11/2025).
Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Jateng, Sumanto, didampingi para wakil ketua—Heri Pudyatmoko, Muhammad Saleh, dan Setya Arinugroho. Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno, hadir mewakili gubernur untuk membacakan tanggapan terhadap delapan fraksi yang telah menyampaikan Pemandangan Umum mereka.
Ditemui seusai rapat, Setya Arinugroho mengatakan bahwa penyampaian tanggapan dari pemerintah merupakan tahapan formal namun krusial, karena memberikan ruang bagi pemerintah daerah menegaskan komitmennya terhadap masukan fraksi-fraksi DPRD.
“Penyampaian Tanggapan Gubernur ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah menghargai seluruh masukan yang disampaikan fraksi. Ini penting sebagai pijakan bersama dalam penyempurnaan APBD 2026,” ujarnya.
Setya Ari memberi perhatian khusus pada penekanan pemerintah mengenai penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, strategi peningkatan PAD melalui penanganan piutang pajak, razia kepatuhan, hingga perluasan akses pembayaran pajak harus didorong agar ruang fiskal Jateng semakin kuat.
“Fokus pada PAD itu sangat tepat. Dengan layanan seperti New SAKPOLE, samsat keliling, hingga kerja sama dengan BUMDes, masyarakat semakin mudah memenuhi kewajiban pajak. Kalau PAD meningkat, kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik juga otomatis membaik,” jelasnya.
Selain sektor pajak, Setya Ari menilai peran BUMD perlu terus diperkuat agar kontribusinya terhadap PAD lebih optimal. Ia menyebut pengembangan model bisnis yang adaptif dan kemitraan profesional harus dibarengi dengan pengawasan tata kelola yang ketat.
“BUMD harus mampu menjadi motor ekonomi daerah. Program seperti pembangunan rest area, pabrik garam di Pati, pengembangan greenhouse, perdagangan komoditas pangan, dan SPAM industri perlu dijalankan dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang jelas,” katanya.
Sebagai pimpinan DPRD, Setya Ari menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses penyempurnaan Raperda APBD 2026 hingga penetapan akhir.
“Bagi kami, yang terpenting adalah memastikan APBD 2026 benar-benar berpihak pada masyarakat Jawa Tengah. Komitmen itu akan terus kami jaga sampai seluruh tahapan selesai,” tegasnya.