Skip to content

Bacakan Laporan di Paripurna, Sururul Fuad: Propemperda 2026 Fokus Revisi Perda Pajak hingga Perlindungan Tenaga Kerja Informal

Screenshot (42)

Semarang — Anggota DPRD Jawa Tengah sekaligus Sekretaris Fraksi PKS Jawa Tengah, Sururul Fuad, membacakan laporan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Jateng yang berlangsung di Gedung Berlian, Semarang (20/11). Penyampaian laporan tersebut menjadi bagian dari agenda utama paripurna yang juga mengesahkan nota kesepakatan KUA–PPAS APBD 2026 antara Gubernur Jawa Tengah dan pimpinan DPRD.

Rapat paripurna yang dibuka secara resmi oleh pimpinan dewan itu dihadiri 74 dari 118 anggota DPRD, sehingga dinyatakan memenuhi kuorum sesuai ketentuan tatib DPRD Nomor 1 Tahun 2024. Setelah pembacaan nota kesepakatan KUA–PPAS, acara dilanjutkan dengan penandatanganan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi serta Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Jateng.

Dalam sesi berikutnya, Sururul Fuad menyampaikan laporan lengkap Badan Pembentukan Perda terkait susunan Propemperda 2026. Ia menegaskan bahwa fungsi legislasi merupakan tanggung jawab fundamental DPRD dalam memastikan regulasi daerah dapat menjawab kebutuhan publik.

“Propemperda disusun berdasarkan skala prioritas, urgensi regulasi, serta perkembangan peraturan perundang-undangan,” tutur Sururul Fuad dalam penyampaiannya.

Propemperda 2026 memuat tujuh raperda prioritas dari komisi-komisi DPRD, termasuk di antaranya pembaruan Perda Pelayanan Publik, tata kelola rehabilitasi lahan kritis dan reklamasi hutan, perubahan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, revisi Perda Standarisasi Jalan Provinsi, hingga perlindungan tenaga kerja informal. Sururul menjelaskan bahwa setiap raperda telah melalui pengkajian, harmonisasi substansi, serta konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, DPRD juga menerima usulan eksekutif berupa raperda pencabutan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah, yang dinilai sudah tidak selaras dengan ketentuan terbaru pengelolaan keuangan daerah. Dalam Propemperda juga tercantum tiga raperda kumulatif terbuka: Laporan Pertanggungjawaban APBD 2025, Perubahan APBD 2026, dan APBD 2027.

Usai pemaparan, seluruh fraksi menyatakan setuju terhadap rancangan keputusan DPRD terkait Propemperda Tahun 2026. Persetujuan tersebut sekaligus menetapkan dokumen menjadi Keputusan DPRD Nomor 31 Tahun 2025. Dengan ketetapan ini, DPRD dan pemerintah daerah memiliki pedoman jelas dalam penyusunan regulasi daerah sepanjang tahun anggaran 2026.

Sururul Fuad dalam kesempatan terpisah menegaskan bahwa penyusunan Propemperda bukan sekadar formalitas tahunan, tetapi fungsi legislasi yang berdampak langsung pada kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Ia menekankan perlunya regulasi daerah yang responsif, adaptif, dan berdasar kajian matang agar mampu menjawab tantangan pembangunan di Jawa Tengah.

“Setiap raperda yang masuk program ini merupakan instrumen penting dalam mendukung arah kebijakan pembangunan serta memenuhi kebutuhan hukum masyarakat,” ujarnya.

Rapat paripurna ditutup oleh pimpinan dewan setelah seluruh rangkaian agenda terselesaikan. Dengan penetapan Propemperda 2026, DPRD Jateng menegaskan komitmennya memperkuat peran legislasi yang transparan, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan publik.