Skip to content

Jasiman Soal Usaha Mandiri di SMA & SMK, ‘Ini adalah Pendidikan, Bukan Usaha’

WhatsApp Image 2023 10 19 at 18.14.46

Semarang – Tahun 2022 lalu, BPK menemukan permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah, salah satunya adalah Penatausahaan pendapatan dan belanja yang berasal dari usaha mandiri di 17 DARI 140 SMA dan SMKN di Jateng. BPK menyebut tata kelolanya masih belum sesuai dengan BPKAD. Oleh karena hal itu, Pemprov Jateng merekomendasi untuk menghentikan sementara keberlangsungan Usman sembari menyiapkan tata kelola baru oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jateng.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Jasiman, Lc. tetap mendorong keberlangsungan Usaha Mandiri (Usman) di tingkat SMA dan SMK. Menurutnya, Usman dapat memberikan pelatihan, pembelajaran, dan pengalaman yang baik untuk melatih kemandirian, kreatifitas, dan mental usahawan.

“Usaha Mandiri atau Usman di tingkat SMA, SMK ini sangat cocok untuk latihan dan pengalaman siswa. Bisa menjadi dorongan untuk melatih kemandirian juga mengasah mental kreatifitas dan mental usahawan” Ujar Jasiman.

Dalam hal ini, sekolah semestinya tetap fokus pada pengembangan pendidikan & pelatihan vokasi yang bertujuan membentuk sikap & perilaku. Bukan semata-mata keuntungan materi.

“Ini yang perlu digaris bawahi, sekolah mestinya tetap berfokus pada pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi. Sebagai bekal para siswa, karena dapat membentuk sikap dan perilaku. Bukan semata-mata keuntungan materi”

Berkaitan dengan hal tersebut, Jasiman kemudian mengingatkan kembali bahwa hubungan siswa dan guru dalam Usaha Mandiri ini bukanlah relasi bisnis.

“Gurunya (saya yakin) bukan pemimpin perusahaan, muridnya bukan karyawan. Bagaimana mungkin orang yang tdk menekuni usaha dituntut utk memenuji tuntutan usaha? Mereka itu (siswa) ketika melakukan produksi makanan atau pakaian misalnya, saya yakin belum layak dijual atau malah kadang rusak. makanan gosong atau gak layak dimakan. Pakaian rijek atau nggak layak dipakai, bagaimana mungkin dijual?” Papar Jasiman.

Lebih lanjut, Jasiman juga menyororti masalah audit yang menjadi tuntutan BPK. Menurutnya, dana dari pemerintah seperti dana BOS untuk keberlangsungan Usaha Mandiri tingkat SMA dan SMK tak boleh diperlakukan sebagai modal usaha. Karena pendidikan tak bisa dikalkulasikan secara materi.

“Saya kira dana dari pemerintah seperti dana BOS untuk Usman ini tak boleh diperlakukan selayaknya modal usaha. Karena Usman ini adalah pendidikan. Namanya juga belajar, tak langsung untung, banyak kesalahan, banyak pembelajaran pula. Maka tak bisa dikalkulasikan secara materi. Yang terpenting adalah siswa bisa belajar” Jelas Jasiman.

Berkenaan dengan hal tersebut, Jasiman menekankan bahwa kegiatan usaha mandiri ini tak sepantasnya diaudit sebagaimana umumnya kegiatan usaha, karena tujuan utamanya tetaplah pendidikan.

“Karena itu kegiatan usman ini menurut hemat saya tidak sepantasnya diaudit sebagai kegiatan usaha. Saya tegaskan bahwa ia adalah pendidikan, bukan usaha” Tegas Jasiman