Skip to content

Ida Nurul Farida Dorong Sinergi Penanganan Pengangguran Terpadu di Purbalingga

Whatsapp image 2025 09 17 at 11.57.37 1

Purbalingga — Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Ida Nurul Farida, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan di daerah. Menurutnya, pengangguran tidak bisa ditangani dengan pendekatan sektoral semata, melainkan harus melalui sistem terpadu yang melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Hal itu disampaikan Ida usai kunjungan kerja Komisi E DPRD Jawa Tengah ke Kabupaten Purbalingga pada Rabu (17/9/2025). Kunjungan tersebut dipimpin oleh Amin Mahsun, dan dihadiri oleh perwakilan dari Bappeda, Dinas Pendidikan, Disnaker, serta Biro Kesra Jateng. Rombongan diterima langsung oleh Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif bersama Sekda dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Kita perlu menata ulang strategi penanganan pengangguran agar lebih terpadu dan terukur. Pemprov bersama kabupaten harus saling menguatkan, terutama dalam hal penyediaan lapangan kerja baru dan pelatihan vokasional yang sesuai kebutuhan industri,” ujar Ida Nurul Farida.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Fahmi Muhammad Hanif memaparkan bahwa angka pengangguran terbuka di Kabupaten Purbalingga berhasil ditekan hingga 4,96% pada tahun 2024, menurun 0,63% dari tahun sebelumnya. Ia menjelaskan, sektor industri masih menjadi penggerak utama perekonomian, terutama dari perajin bulu mata, rambut palsu, dan logam/knalpot.

Namun, menurutnya, dinamika industri juga membawa tantangan baru. Tahun 2024, sekitar 12.000 tenaga kerja terpaksa dirumahkan akibat menurunnya permintaan produk bulu mata di pasar ekspor. Untuk itu, Pemkab berupaya memperluas lapangan kerja melalui penguatan UMKM dan sektor pariwisata sebagai sumber ekonomi alternatif.

Sementara itu, Ida Nurul Farida menilai langkah Pemkab Purbalingga sudah berada di jalur yang tepat, namun perlu didukung oleh kebijakan provinsi yang lebih sinkron, terutama dalam aspek investasi dan revitalisasi pertanian.

“Purbalingga sudah menunjukkan arah kebijakan yang progresif. Namun, tantangan seperti keterbatasan akses dan investor perlu dijawab dengan kebijakan yang mempermudah investasi sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pertanian,” ungkapnya.

Dalam forum tersebut, anggota Komisi E juga menyoroti masih tingginya tingkat kemiskinan yang mencapai 12,55% pada tahun 2024, meski angka pengangguran menurun. Ida menilai, fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan kerja dan kualitas pendapatan.

Ia menegaskan perlunya pemetaan tenaga kerja berdasarkan kompetensi dan kebutuhan daerah, agar program pelatihan dan penyaluran kerja lebih efektif. Selain itu, kolaborasi dengan sektor pendidikan menjadi krusial agar lulusan SMK atau anak usia kerja siap masuk ke dunia industri dan wirausaha.

“Kita tidak cukup hanya menurunkan angka pengangguran di atas kertas. Yang lebih penting adalah memastikan setiap tenaga kerja mendapat pekerjaan yang layak dan berpenghasilan cukup. Di sinilah peran pemerintah provinsi dalam penguatan program penyaluran kerja harus diperkuat,” tambah Ida.

Lebih jauh, Ida mendorong agar Purbalingga memperkuat ekonomi lokal berbasis desa produktif yang terhubung dengan sektor industri dan pariwisata. Menurutnya, strategi tersebut dapat menyerap tenaga kerja di tingkat desa sekaligus menekan urbanisasi tenaga kerja muda.

“Investasi tidak selalu harus berskala besar. Dukungan bagi wirausaha desa, koperasi, dan UMKM lokal bisa menjadi penggerak ekonomi baru yang menyerap tenaga kerja tanpa harus bergantung pada industri besar,” tegasnya.

Kunjungan kerja tersebut menghasilkan sejumlah masukan strategis yang akan dijadikan bahan penyusunan Raperda tentang Pengangguran dan Kemiskinan di Jawa Tengah. Komisi E menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar kebijakan penanganan pengangguran benar-benar berdampak.

“Sinergitas antara Pemprov dan Pemkab adalah kunci utama. Kita ingin memastikan setiap program tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi saling melengkapi dalam menekan pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Ida.