Karanganyar – Jalan raya menjadi salah satu faktor penting pembagunan suatu negara. Pasalnya fungsi jalan tak bisa dipisahkan dengan kelancaran aktivitas ekonomi. Kemudahan akses tentunya akan memotong pembengkakkan biaya produksi dan distribusi.
Dalam kegiatan sosialisasi dan serap aspirasi yang diselenggarakan di Karanganyar (16/10/2023) Wakil Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Hadi Santoso, S.T., M.Si. menyampaikan pentingnya peran masyarakat dalam perbaikan dan pembangunan jalan. Hadi menegaskan bahwa masyarakat memiliki peran besar dalam memberikan dorongan penyusunan kebijakan, hingga pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan.
“Masyarakat yang pegang kendali. Jalan mulus, jalan bagus juga karena kehendak rakyat. Dalam hal ini, masyarakat punya peran yang besar dalam memberikan dorongan penyusunan kebijakan, hingga pengawasan dalam pelaksanaan kebijakannya itu sendiri” Jelas Hadi.
Sejalan dengan pernyataannya, Hadi menghimbau masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam akselerasi pembangunan daerah dengan melaporkan keluhan atau aduan terkait kerusakan dan kebutuhan insfrastruktur jalan.
“Nah, bagaimana peran masyarakat dalam pembangunan jalan? Tentunya dengan memberikan masukan kepada Pemerintah berupa laporan atau aduan terkait kebutuhan pengadaan akses jalan dan perbaikan jalan rusak.” Ujar Hadi.
Lebih lanjut, Hadi menambahkan bahwa kini proses pengaduan sudah dipermudah dengan adanya Aplikasi ‘Jalan Cantik’ yang dapat diunduh di Play Store.
“Sudah lebih mudah dengan aplikasi jalan cantik tentunya. Tinggal kirim foto minimal tiga, dan beritahu lokasi. Jadi, Ayo Lapor! Beritahu Pemerintah apa yang perlu diperbaiki, dan awasi bersama prosesnya!” Seru Hadi.
Aplikasi yang telah beroperasi sejak tahun 2019 tersebut, telah sukses membantu masyarakat menangani 3,782 aduan jalan nasional hingga jalan desa. Hal tersebut merupakan upaya konkrit Pemerintah dalam menyerap dan memproses aspirasi masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam UU N0. 2 Tahun 2022 tentang Jalan.
UU N0. 2 Tahun 2022 tersebut menjamin hak masyarakat untuk memeberi masukan, berperan, mendapatkan manfaat sesuai dengan standar, memperoleh informasi mengenai penyelengaraan jalan hingga kewajiban masyarakat untuk turut serta menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fugsi jalan.