Banyumas — Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Much. Muchlis Ariston, menyoroti pentingnya sinergi antarwilayah dan antarinstansi dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu Citandui. Menurutnya, tantangan utama penataan DAS bukan semata pada aspek teknis infrastruktur, melainkan pada keselarasan tata guna lahan, keberlanjutan lingkungan, serta partisipasi masyarakat di wilayah hulu dan hilir.
Hal ini disampaikan Muchlis Ariston usai kunjungan kerja Komisi D DPRD Jateng ke Balai Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Serayu Citandui di Purwokerto, Selasa (9/9/2025). Agenda tersebut membahas kondisi pengelolaan sumber daya air, permasalahan irigasi, serta langkah strategis menghadapi banjir dan kekeringan.
Kunjungan ini diterima oleh Kepala Balai PSDA Serayu Citandui, Kuswiyanto, yang menjelaskan bahwa wilayah kerja Balai mencakup dua sungai besar, yakni Serayu–Bogowonto sepanjang 181 km dan Citandui sepanjang 128 km, meliputi enam kabupaten: Wonosobo, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan sebagian Kebumen. Ia menyebut, tantangan utama pengelolaan air di kawasan tersebut meliputi perubahan tata guna lahan di daerah hulu, kerusakan pintu pengendali banjir, dan penumpukan sedimen di Waduk Jenderal Soedirman (Mrica) serta di muara sungai.
Berkenaan dengan hal tersebut, Ariston menekankan perlunya penataan DAS yang berbasis ekosistem dan lintas kewenangan. Menurutnya, persoalan DAS Serayu Citandui tidak bisa diselesaikan hanya dari sisi teknis pemeliharaan, tetapi harus disinergikan dengan kebijakan tata ruang, kehutanan, dan pemberdayaan masyarakat di daerah tangkapan air.
“Kita tidak bisa hanya memperbaiki saluran atau pintu air, tetapi harus memastikan daerah hulunya juga pulih. Rehabilitasi lahan kritis, pengendalian alih fungsi lahan, dan edukasi masyarakat menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan DAS,” ujarnya.
Dirinya menjelaskan bahwa perubahan tata guna lahan di wilayah hulu—seperti alih fungsi hutan menjadi permukiman dan pertanian intensif—berdampak besar terhadap meningkatnya debit limpasan air dan sedimentasi di waduk. Hal ini mempercepat pendangkalan dan mengurangi kapasitas tampung air yang berdampak langsung terhadap kinerja irigasi di hilir.
“Kita bicara soal sistem yang saling terhubung. Ketika hulu tidak terkendali, maka banjir dan kekeringan di hilir hanya tinggal menunggu waktu. Jadi, pengelolaan DAS harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Muchlis Ariston juga menilai bahwa keberadaan Balai PSDA Serayu Citandui merupakan ujung tombak dalam menjaga keseimbangan sistem air di wilayah selatan Jawa Tengah. Namun, ia menegaskan pentingnya dukungan kebijakan dari pemerintah provinsi dalam bentuk penguatan regulasi dan alokasi anggaran yang memadai, khususnya untuk normalisasi waduk dan perbaikan infrastruktur pengendali banjir.
Selain itu, Ariston juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, dunia akademik, dan masyarakat lokal dalam menciptakan model pengelolaan DAS yang adaptif terhadap perubahan iklim. Ia menilai bahwa aspek sosial tidak kalah penting dibanding teknis, karena keberhasilan penataan DAS sangat bergantung pada kesadaran dan keterlibatan masyarakat di sekitar aliran sungai.
“Kalau masyarakat di bantaran sungai punya rasa memiliki dan terlibat langsung dalam pengawasan, maka pengendalian sampah, sedimentasi, dan pencemaran bisa dilakukan lebih efektif,” tuturnya.
Ia juga menyambut baik langkah Balai PSDA yang menjalin kolaborasi dengan DPRD melalui komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya air di wilayah Serayu Citandui. Ia berharap hasil kunjungan ini menjadi pijakan kebijakan strategis DPRD dalam memperkuat ketahanan air dan sistem irigasi pertanian bagi lebih dari 45 ribu hektare lahan produktif di wilayah tersebut.
“Kami di DPRD akan terus mendorong kebijakan yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan fungsi ekologis sungai dan waduk. Karena keberlanjutan air berarti keberlanjutan kehidupan masyarakat,” pungkasnya.