Yogyakarta — Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Hafidz Alhaq Fatih, menilai pentingnya penguatan peran masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik sosial di tingkat akar rumput. Menurutnya, stabilitas sosial tidak hanya ditentukan oleh aparat pemerintah, tetapi juga oleh partisipasi aktif warga dalam menjaga harmoni dan ketertiban di lingkungannya.
Hal tersebut disampaikan Hafidz pasca kunjungan kerja Komisi A DPRD Jateng ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (19/9/2025), dalam rangka studi komparasi strategi penanganan konflik sosial dan penanggulangan premanisme. Rombongan dipimpin Ketua Komisi A Imam Teguh, didampingi Wakil Ketua Mukafi Fadli serta jajaran Badan Kesbangpol Jateng, dan diterima langsung Kepala Badan Kesbangpol DIY, Lilik Andi Aryanto.
Hafidz menyebut bahwa model penanganan konflik sosial yang dijalankan DIY melalui program “Jaga Warga” bisa menjadi inspirasi bagi Jawa Tengah. Program tersebut terbukti mampu memperkuat jejaring sosial di tingkat pedukuhan dan mencegah potensi konflik sejak dini.
“Program Jaga Warga di DIY ini menarik karena berbasis partisipasi masyarakat. Konflik sosial bisa diselesaikan dengan pendekatan komunikasi dan kearifan lokal sebelum meluas. Ini model yang realistis untuk diterapkan di Jateng,” ujar Hafidz.
Ia menilai, keberhasilan DIY menjaga stabilitas di tengah kemajemukan masyarakat tidak lepas dari pengelolaan sosial yang sistematis dan dukungan regulasi daerah yang kuat. Dengan lebih dari 106 ribu anggota Jaga Warga yang tersebar di setiap pedukuhan, masyarakat memiliki mekanisme sendiri dalam mencegah gesekan sosial, tanpa harus menunggu intervensi dari aparat.
“Kalau di Jateng kita bisa membangun sistem serupa, berbasis desa atau kelurahan, saya yakin potensi konflik dapat ditekan. Kuncinya pada koordinasi antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan ormas,” tambahnya.
Hafidz juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara perangkat daerah dan lembaga keamanan dalam menangani konflik sosial, terutama di wilayah perbatasan provinsi yang sering bersinggungan dengan aktivitas ekonomi dan sosial. Ia mengapresiasi langkah DIY dan Jawa Tengah yang telah memperkuat kerja sama lintas batas melalui MoU antar gubernur mencakup bidang keamanan, pertambangan, kebencanaan, dan penanganan isu perbatasan.
“Pendekatan kolaboratif seperti ini yang harus diperluas. Karena keamanan dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab satu instansi, tapi hasil kerja bersama,” kata Hafidz.
Lebih lanjut, Hafidz menyoroti perbedaan antara Linmas dan Jaga Warga yang saling melengkapi. Linmas lebih fokus pada keamanan dan penanganan bencana, sementara Jaga Warga berperan aktif dalam deteksi dini dan resolusi konflik sosial. Ia berpendapat, Jawa Tengah bisa mengadopsi pola serupa dengan menyesuaikan konteks lokal dan struktur pemerintahan desa.
“Linmas sudah kuat di bidang keamanan dan bencana, tapi kita masih perlu memperkuat kapasitas sosial masyarakat. Jika masyarakat punya wadah seperti Jaga Warga, penyelesaian konflik akan lebih cepat, humanis, dan berakar dari budaya lokal,” ungkapnya.
Hafidz juga menggarisbawahi bahwa keberhasilan DIY meraih peringkat pertama nasional Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menjadi bukti konkret bahwa partisipasi masyarakat yang aktif berbanding lurus dengan kualitas demokrasi dan ketertiban sosial.
“Ini pelajaran penting bagi kita di Jateng. Demokrasi yang sehat butuh masyarakat yang terlibat aktif, sadar hukum, dan mampu menyelesaikan masalah dengan dialog, bukan kekerasan,” tegas Hafidz.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi A DPRD Jateng berkomitmen untuk mengadaptasi praktik baik DIY dalam memperkuat kebijakan daerah di bidang penanganan konflik sosial, termasuk mendorong program pemberdayaan sosial berbasis masyarakat di tiap kabupaten/kota.