Pekalongan — Anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah Much Muchlis Ariston menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kualitas Pengawasan Kebijakan melalui Media Tradisional di Kelurahan Noyontaansari, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan (22/11). Melalui kegiatan tersebut, Muchlis Ariston membuka ruang dialog langsung dengan warga untuk menghimpun berbagai persoalan dan aspirasi yang selama ini muncul di masyarakat.
Dalam forum tersebut, sejumlah persoalan yang telah lama dihadapi masyarakat kembali mencuat. Warga menyampaikan permasalahan infrastruktur jalan lingkungan yang banyak mengalami kerusakan, kondisi rob yang semakin sering menggenangi kawasan pesisir, hingga air Kali Loji yang keruh dan memengaruhi kualitas lingkungan. Menurut warga, berbagai persoalan ini memengaruhi aktivitas ekonomi, kesehatan, serta kenyamanan tinggal di wilayah Pekalongan Timur.
Legislator yang akrab disapa Ariston tersebut menyampaikan bahwa kehadiran dirinya di tengah masyarakat bukan sekadar menjalankan tugas reses, tetapi juga bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kebijakan daerah. Ia menekankan bahwa informasi yang disampaikan warga akan menjadi bahan penting dalam rapat-rapat bersama pemerintah provinsi.
“Kami hadir di masyarakat memang untuk mendengar dan menyampaikan aspirasi dari panjenengan semua ke meja kedewanan. Semoga pemerintah bisa mewujudkan aspirasi yang disampaikan hari ini,” ujarnya.
Selain persoalan yang disampaikan warga, Muchlis juga menyoroti tantangan struktural yang dihadapi Kota Pekalongan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kawasan pesisir Pekalongan termasuk wilayah dengan tingkat kerentanan rob tertinggi di Jawa Tengah. Kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah membuat sebagian besar kawasan rendah di Pekalongan Timur kerap tergenang, meskipun sudah dilakukan beberapa upaya mitigasi seperti pembangunan tanggul dan peninggian jalan.
Sementara itu, kerusakan infrastruktur jalan lingkungan di berbagai kelurahan di Pekalongan Timur juga telah menjadi sorotan dalam sejumlah laporan pemerintah kota. Kondisi jalan yang rusak tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi turut memengaruhi aktivitas ekonomi dan kelancaran distribusi barang. Banyak jalan permukiman belum mendapat penanganan karena keterbatasan anggaran dan tingginya kebutuhan perbaikan di berbagai titik.
Ariston melalui kewenangannya di Komisi D DPRD Jawa Tengah, yang membidangi infrastruktur, energi, dan sumber daya mineral berkomitmen untuk terus mendorong sinergi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat untuk percepatan penanganan rob dan perbaikan infrastruktur. Dirinya menilai bahwa peningkatan efektivitas pengawasan kebijakan harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat, termasuk melalui media tradisional seperti forum-forum dialog yang digelar di tingkat kelurahan.
Kegiatan yang berlangsung di Kelurahan Noyontaansari ini ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat komunikasi antara warga dan pemerintah. Ariston ingin kegiatan serupa dapat terus digelar di kelurahan lain sehingga pemetaan persoalan dapat dilakukan lebih komprehensif, dan solusi yang diberikan pemerintah bisa lebih tepat sasaran.
“Aspirasi panjenengan adalah fondasi bagi kebijakan yang lebih responsif. Kami akan mengawal setiap masukan agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Pekalongan Timur,” tuturnya.