Pekalongan — Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Much. Muchlis Ariston, menggelar kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2025/2026 di Desa Karangrejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, pada Senin (13/10). Dalam kegiatan tersebut, Ariston—sapaan akrabnya—berdialog langsung dengan warga, tokoh masyarakat, dan pemuka agama dari Kecamatan Kesesi dan Bojong untuk menyerap berbagai aspirasi masyarakat.
Dalam dialog yang berlangsung hangat tersebut, sejumlah persoalan mengemuka. Warga menyampaikan keluhan terkait jalan rusak, minimnya lampu penerangan jalan umum (PJU), pengairan pertanian yang belum optimal, hingga keterbatasan alat dan mesin pertanian (alsintan). Menurut Ariston, permasalahan infrastruktur dan sektor pertanian memang masih menjadi pekerjaan rumah bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
“Kami hadir di masyarakat memang untuk mendengar dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat ke meja kedewanan. Semoga pemerintah bisa mewujudkan aspirasi panjenengan semua,” ujar Ariston di hadapan peserta reses.
Ia menegaskan, setiap masukan dari masyarakat akan menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan di Jawa Tengah. Ariston juga menilai, peningkatan kualitas infrastruktur desa harus berjalan seiring dengan penguatan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat di wilayah Pekalongan bagian selatan.
“Jalan dan irigasi yang baik akan berdampak langsung pada produktivitas pertanian. Kami di Komisi D akan terus mendorong agar kebutuhan dasar masyarakat seperti ini mendapat prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah,” tambahnya.
Selain itu, Ariston juga mengajak masyarakat untuk aktif mengawal hasil pembangunan agar pelaksanaannya berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan warga. Ia berharap komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat dapat terus terjaga, sehingga aspirasi dari bawah benar-benar terwujud dalam kebijakan nyata.
Reses ini menjadi bagian dari upaya DPRD Jawa Tengah dalam memastikan setiap kebijakan pembangunan daerah berpijak pada kebutuhan riil masyarakat di lapangan, khususnya di sektor infrastruktur, energi, dan sumber daya air yang menjadi bidang kerja Komisi D.