Semarang — Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Martono, menilai program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan perlu diarahkan untuk memperkuat pengembangan desa wisata di berbagai daerah. Menurutnya, CSR bukan sekadar kewajiban sosial, tetapi juga bisa menjadi motor penggerak ekonomi lokal jika dijalankan secara terarah dan berkelanjutan.
“CSR jangan berhenti di kegiatan seremonial atau bantuan simbolis. Jika diarahkan untuk pengembangan desa wisata dan pemberdayaan masyarakat, dampaknya akan jauh lebih luas, baik secara ekonomi maupun sosial,” ujar Martono di Semarang, Kamis (9/10/2025).
Ia menjelaskan, banyak desa di Jawa Tengah memiliki potensi wisata yang besar, namun belum tergarap maksimal akibat keterbatasan modal dan kapasitas sumber daya manusia. Dalam konteks itu, CSR dapat menjadi jembatan yang memperkuat sinergi antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat desa.
Sebagai contoh, Martono menyoroti program CSR PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk yang dinilai berhasil memadukan tanggung jawab sosial dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Melalui program Desa Wisata Buah dan Rempah di Desa Gudangharjo, Wonogiri, serta Desa Diwak dan Bergas Kidul di Kabupaten Semarang, Sido Muncul mengembangkan kawasan wisata berbasis kearifan lokal.
Program tersebut tidak hanya fokus pada pembangunan fisik seperti taman, jalur wisata, dan fasilitas publik, tetapi juga memberikan pelatihan kepada warga untuk mengelola produk herbal, kuliner, dan hasil bumi lokal agar memiliki nilai jual lebih.
“Langkah Sido Muncul bisa menjadi teladan bagaimana CSR diarahkan untuk menciptakan kemandirian masyarakat desa. Dari pelatihan hingga pemasaran, semua diarahkan agar potensi lokal bisa naik kelas,” terang Martono.
Ia menilai, kolaborasi seperti ini mencerminkan konsep pembangunan berkelanjutan, di mana perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga ikut menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasinya.
Lebih lanjut, Martono menekankan pentingnya regulasi yang mendukung keterlibatan CSR dalam pengembangan desa wisata. Ia menilai, Pemprov Jawa Tengah bersama DPRD dapat memperkuat payung hukum dalam Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan agar perusahaan memiliki arah jelas dalam menyalurkan dana CSR-nya.
Selain itu, Martono mendorong penyusunan peta potensi desa wisata di setiap kabupaten/kota, agar perusahaan dapat memilih lokasi yang sesuai dengan karakter bisnisnya dan kebutuhan masyarakat.
“Perusahaan membutuhkan panduan agar program CSR-nya tepat sasaran. Dengan peta potensi desa wisata yang jelas, sinerginya akan lebih efektif dan berkelanjutan,” tambahnya.
Martono juga menekankan pentingnya kolaborasi antara tiga pihak: pemerintah, perusahaan, dan masyarakat desa. Pemerintah daerah, menurutnya, perlu menjadi fasilitator yang memastikan CSR tidak tumpang tindih dan benar-benar berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan warga.
Ia berharap, dengan dukungan CSR yang terarah, desa wisata di Jawa Tengah tidak hanya tumbuh dari segi kunjungan wisata, tetapi juga dari sisi ekonomi produktif, kemandirian warga, dan kelestarian budaya lokal.
“Jawa Tengah memiliki kekayaan alam, budaya, dan kuliner yang luar biasa. Jika potensi itu diperkuat dengan CSR yang visioner, desa wisata akan menjadi episentrum ekonomi baru di daerah,” pungkas Martono.