Semarang – Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Hafidz Alhaq Fatih, S.T., M.Sc., menegaskan pentingnya validitas data sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan penanggulangan pengangguran. Hal itu disampaikan pada Selasa (13/8/2025).
Menurut Hafidz, banyak program pemerintah seperti penempatan kerja, pelatihan keterampilan, hingga bantuan sosial berpotensi tidak tepat sasaran jika didasarkan pada data yang tidak akurat dan tidak mutakhir.
“Data yang tidak valid dapat menyesatkan arah kebijakan. Misalnya, jumlah pengangguran yang sebenarnya lebih tinggi dari data resmi, sehingga intervensi pemerintah menjadi kurang maksimal. Akhirnya, mereka yang benar-benar membutuhkan bisa tidak terjangkau,” ujarnya.
Ia menambahkan, akurasi data kependudukan dan ketenagakerjaan bukan hanya tanggung jawab satu instansi, melainkan harus menjadi perhatian bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pemerintah desa. Dengan sinergi tersebut, intervensi kebijakan akan lebih tepat guna.
Hafidz juga menyoroti perlunya integrasi sistem informasi berbasis digital yang mampu memperbarui data secara berkala. Dengan demikian, pemerintah memiliki pijakan kuat untuk menentukan prioritas program serta mengalokasikan anggaran dengan lebih efisien.
“Kalau datanya jelas, pemerintah bisa lebih fokus pada wilayah atau kelompok masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Ini bukan hanya soal efisiensi anggaran, tapi juga soal keadilan sosial,” imbuhnya.
Komisi A DPRD Jateng berencana mendorong pemerintah daerah untuk memperketat mekanisme verifikasi data, termasuk dalam kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Tenaga Kerja setempat. Harapannya, langkah ini dapat menekan angka pengangguran yang masih menjadi persoalan di Jawa Tengah.