Logo DPW PKS Provinsi Jawa Tengah Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Tengah Kunjungi Sosmed Kami
Kembali ke Berita Berita Fraksi

Penurunan Angka Kemiskinan Jauh dari Harapan, DPRD Beri Catatan

20231213121248 IMG 0854 1140x760

Semarang – Penurunan angka kemiskinan Jawa Tengah sepanjang tahun 2023 tergolong masih jauh dari harapan dan target capaiannya. Hal tersebut sesuai dengan isi pandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Rapat Paripurna yang diselenggarakan di Geudng Berlian pada Senin lalu (10/6/2024).

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Agaung Budi Margono, S.T., M.T. menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mencatat komitmen penurunan angka kemiskinan di tahun 2023 berada dalam presentase 7,48% – 6,48% dan terealisasi sebesar 10,77% atau hanya turun 0,21% dibanding angka kemiskinan 2022 sebesar 10,98% atau tercapai 69,45% dari target.

Sementara itu Pemerintah dinilai belum memaksimalkan penyerapan angggaran. Hal tersebut berdasarkan keterangan LKPD 2023 yang menyebutkan bahwa Perangkat Daerah yang berkaitan langsung dengan kegiatan penanggulangan kemiskinan belum meyerap anggaran sampai 100%. Dalam hal ini, Perangkat Daerah yang dimaksud antara lain Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Dinas Pertanian dan Perkebunan.

Agung menegaskan bahwa mestinya Pemerintah mampu memberikan penjelasan rasional dan rinci terkait alasan adanya anggaran yang tidak terserap di setiap Perangkat Daerah. Penjelasan tidak hanya mengenai perihal yang general, namum juga hal-hal teknis yang sekiranya menghambat untuk dapat dijelaskan dalamĀ dokumen LKPD 2023 secara jujur, terbuka dan obyektif.

“Nah yang perlu menjadi catatan adalah alasannya apa, mestinya Pemerintah mampu memberikan penjelasan rasional dan rinci dari mulaiĀ  umum hingga teknisnya. Tentunta harus disampaikan juga secara terbuka dan obyektif” cecar Agung.

Hasil dari penjelasan Pemerintah tersebut harapannya dapat dijadikan bahan rekomendasi untuk melakukan mitigasi atas terjadinya hal yang sama pada tahun anggaran selanjutnya.

“Penjelasan Pemerintah tersebut harapannya mampu menjadi evaluasi sebagai bahan rekomendasi mitigasi untuk anggaran selanjutnya” pungkas Agung.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya

Dukung Swasembada Pangan Petani Purworejo, Amir Masduki Serahkan Cultivator Bantu Proses Pengolahan Lahan
PKS Jawa Tengah Gelar Akademi Pemimpin Muda Indonesia, Cetak Pemimpin Muda Masa Depan
KING INDO JUARA: Karena yang Bertahan Tak Pernah Benar-Benar Kalah