Semarang – Sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memang memiliki potensi strategis dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga perkembangan sosial. Secara sosial-ekonomi, Koperasi telah banyak berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya, dan meningkatkan ekonomi lokal. Selain itu, koperasi juga berperan dalam menyediakan akses keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Lebih jauh, Koperasi bahkan banyak berperan dalam koperasi telah memberikan pelatihan, pendidikan, dan akses pasar bagi para anggota, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup dan daya saing ekonomi masyarakat. Sehingga secara tidak langsung meningkatkan kemandirian dan menurunkan kemiskinan di lapisan masyarakat.
Oleh karenanya, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Agung Budi Margono menjelaskan bahwa peran tersebut perlu didukung dan dioptimalkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemangku kebijakan. Kendati demikian, dalam pelaksanaan kebijakannya, Pemerintah diharapkan tak hanya sebatas mempermudah penyelenggaraan prosedural, namun juga memberikan pendampingan hingga fasilitas yang memadai, terlebih kepada koperasi dan UMKM yang beru berdiri agar segera dapat mandiri dalam pengelolaannya.
“Harapannya peran Pemerintah lebih dari sekedar penyederhanaan prosedural, namun kam harapkan sampai kepada pendampingan dan penjaminan fasilitas terlebih pada koperasi dan UMKM yag baru berdiri, agar segera mandiri dalam pengelolaan” ujar Agung BM.
Pendampingan tersebut dimaksudkan Agung BM melalui pemberdayaan yang melibatkan BUMD sebagai mitra baik dalam akses pemodalan, perencanaan, hingga pemasaran.
Berkenaan dengan hal tersebut, Agung menekankan bahwa pemberdayaan perlu dilakukan secara strategis. Sehingga Dirinya menilai bahwa perlu kiranya Pemerintah Daerah menyelenggarakan sebuah sistem informasi yang menghimpun, dan mengkategorikan secara transparan UMKM berdasarkan skala usaha, jenis komoditas, pemggunaan teknologi produksi, tenaga kerja, hingga omset. Sehingga sistem tersebut mampu menyajikan data yang transparan dan akurat yang berguna dalam penentuan kebijakan hingga program yang tepat sasaran dalam setiap tahun anggaran.
“Pemberdayaannya Harus Strategis! Maka kami pandang perlu adanya suatu sistem yang menghimpun dan mengkategorikan secara transparan UMKM berdasarkan skalanya, jenisnya, tenaga kerja, sampai ke omsetnya.Sistem tersebut nantinya akan sangat berguna dalam menentukan kebijakn hingga program yang tepat sasaran tiap tahun anggaran” jelasnya.