Semarang – Badan Pusat Statistik (BPS) kembali merilis fakta yang mencengangkan. Pasalnya BPS menyebut bahwa setidaknya terdapat 9.896.019 orang usia muda generasi Z berstatus pengangguran lantaran tak bersekolah maupun bekerja pada Agustus 2023. Angka yang nyaris menyentuh 10 juta orang tersebut mewakili 22,25 persen dari seluruh penduduk usia muda di Indonesia.
Kondisi ini dimonitor dalam salah satu indikator dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan (Not in Employment, Education, and Training/NEET). Singkatnya NEET menggambarkan penduduk usia muda yakni 15-24 tahun yang tidak berada dalam lingkungan pendidikan dan tak juga terserap oleh dunia kerja.
Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jateng, Jasiman mengungkapkan keprihatinanya terhadap fenomena tersebut. Menurutnya, jika tidak segera diatasi, kondisi tersebut dapat mengancam bonus demografi tanah air yang diperkirakan akan terjadi dalam kurun waktu 2030 hingga 2040 mendatang.
“Usia 15-24 tahun harusnya lagi produktif-produktifnya, untuk bersekolah ataupun bekerja, yang mana keduanya tujuannya sama-sama untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup secara mandiri. Kalau tak segera diatasi saya khawatir jadi ancaman bonus demografi” ungkapnya.
Sebagai informasi, bonus demografi terjadi saat jumlah penduduk usia produktif jauh lebih banyak dibandingkan penduduk usia lanjut yang tidak produktif. Menurut perkiraan, usia produktif yang akan masuk dalam era bonus demografi merupakan kelompok generasi Z atau Gen Z.
Jasiman menjelaskan bahwa Pemerintah harus segera menyiapkan strategi solusitif untuk mengatasi masalah tersebut. Menurutnya seluruh kebijakan Pemerintah, utamanya dalam sektor pendidikan harus diarahkan untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di masa depan.
Hal tersebut dikarenakan dunia kerja sedang bertransformasi karena disrupsi teknologi dan digital. Hal ini akan mengubah struktur pasar tenaga kerja dimana banyak jenis pekerjaan yang akan hilang dan tergantikan dengan pekerjaan yang memerlukan keterampilan baru.
“Heendaknya seluruh kebijakan Pemerintah utamanya di sektor pendidikan memang diarahkan untuk menyiapkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja di masa depan. Karena dunia kerja terus bertransformasi, apalagi di era disrupsi ini, semua perubahan terasa begitu cepat dan masif” ujar Jasiman.
Sebagai Anggota Legislatif yang aktif dalam dunia pendidikan, Jasiman mengaku khawatir jika bonus demografi akan berubah menjadi petaka demografi nantinya, lantaran generasi muda yang tidak produktif akan menua dan menjadi beban demografi.
“Bonus ini kan tambahan ya, kita berharapnya kan tambahan produktifitas, tambahan pelaku ekonomi, tambahan kesejahteraan, jangan sampai kemudian malah menjadi tambahan beban Pemerintah karena semuanya menganggur, itu yang kami khawatirkan” tutup Jasiman.