Semarang – Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Desember 2023 menunjukkan, Provinsi Jawa Tengah memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terbanyak se-Indonesia. Setidaknya terdapat 168 perusahaan aktif dan 1 perusahaan dengan status tutup sementara. Sayangnya, kendati total nilai aset seluruh BUMD tersebut mencapai angka 125 Triliun Rupiah, BUMD Jateng hanya mampu menyetor 0,5 persen deviden untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jateng.
Kondisi tersebut jelas tak menguntungkan sebab tujuan pendirian BUMD sendiri untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, serta menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, disamping memperoleh laba dan/atau keuntungan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah, Riyono, S.Kel., M.Si. menyampaikan bahwa peran strategis BUMD perlu dievaluasi dan dimaksimalkan.
“BUMD sebagai lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola Pemda punya peran stategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Peran ini yang kemudian harus dievaluasi dan dimaksimalkan”
Meski begitu, penyelesaian persoalan tersebut diyakini Riyono dapat segera dituntaskan dengan Perda BUMD baru yang saat ini sedang digodok. Raperda tersebut dicanangkan untuk mengatur tata kelola BUMD yang bersesuaian dengan bidang masing-masing. Dengan terlaksananya tata kelola yang baik, Riyono optimis akan terciptanya daya saing yang tinggi dalam lingkup BUMD. Sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan perkembangan kinerja BUMD untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kami di Komisi C optimis Raperda tata kelola BUMD mampu menjadi solusi terkait minimnya kontribusi deviden BUMD yang kecil. Harapannya dengan tata kelola yang baik, tercipta pula daya saing yang tinggi yang akhirnya mampu membantu meningkatkan kinerja untuk kesejahteraan mayarakat” jelas Riyono.