Jakarta – Kebutuhan infrastruktur terutama untuk penanganan peningkatan jalan dan jembatan di Jawa Tengah sangat tinggi. Jalan dan jembatan yang rusak dan tak layak sedikit-banyak mempengaruhi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa adanya dukungan dari pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus (DAK), percepatan penanganan infrastruktur akan terus berlarut-larut dan tak mampu menemukan titik terang. Sementara itu, Pengelolaan DAK untuk infrastruktur sendiri membutuhkan pola kerja sama lintas sektoral yang baik.
Melalui kunjungan kerja Komisi D DPRD Jawa Tengah ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) (18/12/2023), Wakil Ketua Komisi D Jateng, Hadi Santoso, S.T., M.Si menjelaskan bahwa sekarang ini merupakan waktu yang tepat untuk mengebut peningkatan infrastruktur. Banyak lokasi di kabupaten/kota butuh percepatan infrastruktur, terlebih lokasi tersebut menjadi objek wisata termasuk untuk pengairan seperti waduk.
“Menyikapi kondisi tersebut, maka sangat diperlukan sistem secara tematik atau nontematik subjek peningkatan sektor yang saling terikat. Seperti waduk, tentunya selain peningkatan sektor infrastruktur pelebaran jalan hingga jembatan, juga memacu sektor perikanan hingga pariwisata terlebih ada 34 lebih waduk sehingga bisa menjadi perhatian khusus. Maka bagaima cara kita supaya DAK bisa turun di Jateng sesuai yang diharapkan,” terang Hadi.
Menanggapi Komisi D, Kepala Bidang Jalan DAK FID Kementerian PUPR Sari Satria Dwipayana menjelaskan, kegiatan peningkatan jalan dan jembatan harus mempunyai acuan data berdasarkan program tematik maupun nontematik. Lebih lanjut, Program tersebut juga dipandang perlu sejalan dengan program pembangunan pemerintah pusat, seperti food estate atau kawasan sentra produksi pangan. Program Pemerintah tersebut dapat menjadi katalis karena memerlukan penunjang infrastruktur maka perlu didorong juga dipercepat.
Sementara itu, akselerasi penanganan jalan dan jembatan di Jawa Tengah di daerah perbatasan juga dinilai perlu menjadi prioritas lantaran kerap kurang mendapat perhatian. Penanganan yang dimaksud dapat meliputi pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan.