Logo DPW PKS Provinsi Jawa Tengah Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Tengah Kunjungi Sosmed Kami
Kembali ke Berita Berita Fraksi

Kritisi Sistem Pertanian, Quatly Dorong Solusi Konkret

Reses quatly2

Prambanan, Klaten – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Quatly Abdulkadir Alkatiri mengkritisi sistem pertanian di Jawa Tengah dan Indonesia. Menurutnya sistem pertanian saat ini belum menguntungkan petani. Hal tersebut Quatly sampaikan saat serap aspirasi warga Kecamatan Prambanan, Klaten (24/11/2024).

Persoalan seperti pupuk, bibit, mahalnya operasional hingga ketidakjelasan penjualan produk pertanian menyebabkan pendapatan petani masih begitu minim dan jauh dari kata sejahtera.

Quatly menegaskan bahwa Jawa Tengah mestinya menjadi provinsi paling makmur, karena merupakan salah satu lumbung pangan nasional.

”Pemerintah harus hadir menyelesaikan. Pupuk harus tercukupi. Saat panen, ada kepastian hasil pertanian dibeli oleh pemerintah. Pemerintah memiliki kemampuan untuk mendistribusikan. Kalau seperti itu, maka regenerasi petani akan berjalan,” jelas Quatly.

Lebih lanjut, Quatly menegaskan bahwa langkah penyelesaian Pemerintah haruslah konkret dan tidak mempersulit masyarakat. Dalam penjaminan kesejahteraan misalnya, masyarakat tak perlu dipersulit dengan prosedur bantuan yang berbelit-belit.

“Yang masyarakat harapkan adalah solusi konkrit, bukan janji jaminan kesejahteraan dengan prosedur yang berbelit-belit” Tegas Quatly.

Saat ditanyai pendapat tentang calon Presiden yang akan menghapus kartu tani, Quatly mengaku tak mempermasalahkan hal tersebut.

Menurutnya, hak-hak warga negara seharusnya sudah terjamin tanpa adanya kartu tersebut. Lebih jauh, sistem pelayanan publik dengan kartu tersebut malah akan menambah beban APBD atau APBN.

”Seharusnya tanpa kartu itu pun sudah terpenuhi. Kartu tani saya dengar sebagian tidak berfungsi. Entah tidak bisa digunakan, sarananya tidak ada, entah barang tidak ada,” ujar Quatly.

Quatly menambahkan, jaminan kesejahteraan seharusnya disalurkan secara strategis hingga terasa manfaatnya, jangan hanya bersifatsimbolis.

”Harusnya KTP saja sudah cukup, intinya bukan kartunya, simbol-simbol kampanye, tapi merujuk pada konstitusi bangsa untukmenyejahterakan kehidupan bangsa,” Tutup Quatly.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya

Dukung Swasembada Pangan Petani Purworejo, Amir Masduki Serahkan Cultivator Bantu Proses Pengolahan Lahan
PKS Jawa Tengah Gelar Akademi Pemimpin Muda Indonesia, Cetak Pemimpin Muda Masa Depan
KING INDO JUARA: Karena yang Bertahan Tak Pernah Benar-Benar Kalah