Semarang – DPRD Provinsi Jateng menggelar rapat paripurna lanjutan dengan pembahasan Raperda tentang Kedaulatan Pangan pada Rabu (25/10/2023). Dalam kesempatan itu, Komisi B, selaku pengusul raperda membacakan laporannya.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Dipl. -Ing Quatly Abdulkadir Alkatiri menjelaskan bahwa Raperda kedaulatan pangan tersebut berkaitan dengan bagaimana produksi pangan mampu memenuhi kebutuhan pangan di Jateng.
“Raperda kedaulatan pangan ini merupakan inisiatif dari komisi B, sesuai dengan mitra kerjanya. terkait dengan bagaimaan produksi pangan ini mencukupi kebutuhan warga jateng. Produksi pangan sendiri berkaitan dengan petani, dan peternak” Jelas Quatly.
Lebih lanjut, Quatly menambahkan bahwa Raperda Kedaulatan Pangan tersebut mempertimbangkan pula kemudahan akses bagi masyarakat dalam menjangkau kebutuhan pangan.
“Kemudian, akses ke lumbung pangan itu juga kita pertimbangkan. Bagaiama masyarakat dengan mudah mengakses pangan tersebut” Imbuh Quatly.
Sebagaimana diketahui salah satu indikator ketahanan pangan adalah tersedianya cadangan pangan yang memadai sepanjang waktu. Oleh karenanya peran lumbung pangan sebagai sistem cadangan pangan masyarakat begitu penting.
Raperda pangan tersebut disambut tanggapan baik oleh Perwakilan Gubernur Jawa Tengah, yakni Sekda Sumarno. Pihaknya mendukung penuh Raperda Kedaulatan Pangan yang telah diusulkan.
“Semakin meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan ekonomi, dan industri mengakibatkan terjadinya alih fungsi pertanian pangan sehingga mengancam kemandirian pangan. Untuk itu dibutuhkan regulasi guna mewujudkan kedaulatan pangan” Ujar Sumarno.