Semarang – Tantangan ketersediaan pangan Indonesia semakin berat. Kondisinya bahkan diperparah dengan dinamika geopolitik dan perubahan iklim baru-baru ini. Menurut data Global Food Security Index (GFSI), Indonesia masih belum beranjak dari posisi bawah rata-rata dunia. Hal tersebut tercatat dari skor keterjangkauan harga pangan, ketersediaan pasokan, kualitas nutrisi dan keamanan, hingga ketahanan SDA yang masih sangat rendah.
Dalam kesempatan wawancara pasca Rapat Paripurna penggodokan Raperda Kedaulatan Pangan Jawa Tengah, Anggota DPRD Komisi B, Setia Budi Wibowo, M.M. mengungkapkan keprihatinanannya akan kondisi ketersediaan pangan Indonesia.
“Ironis, negara agraris tetapi pertumbuhan sektor pertaniannya masih rendah malah masih harus mengimpor beras 430 ton setiap tahun” Ujar Wibowo.
Masyarakat Jawa Tengah masih begitu bergantung pada beras dan produk impor seperti terigu. Padahal komoditas pangan unggulan Jawa Tengah sangat variatif. Di antaranya, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar.
“Variatif sebetulnya, kita punya jagung, kita punya singkong, ubi, dan sebagainya. Mestinya kita bisa tak bergantung pada beras, dan terigu. Sekarang mi, roti, kue bisa dibuat dari mocaf, tepung singkong yang sudah diproses itu. Saya rasa kita hanya perlu menjadi kreatif dan inovatif” Papar Wibowo.
Demi mewujudkan diversifikasi pangan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan mendorong usaha kecil dan menengah (UKM), dan kelompok wanita tani untuk mengolah jagung, singkong, dan ubi menjadi produk inovatif yang memiliki nilai tinggi.
“Kita dorong pelaku-pelaku industri kecil menengah ini untuk berinovasi membuat produk panganan dari jagung singkong. Pelaku-pelaku UKM ini perlu kita bekali keterampilan produksi dan pemasaran, juga alat-alat penunjang. Sehingga kedepan, harapannya mereka bisa menghidupkan UKM panganan substitusi ini sehingga mampu mengubah selera pasar” Pungkas Wibowo.
Selanjutnya, Wibowo juga menegaskan akan pentingnya sinkronisasi program antar sektor terkait. Ia menilai selama ini belum ada kolaborasi yang optimal antara Dinas Pangan, Dinas Koperasi UMKM, dan Dinas Perindustrian.
“Perlu ada kolaborasi yang baik antar berbagai sektor karena selama ini belum maksimal. Jadi antara Dinas Pangan Dinas Koperasi UMKM, dan Dinas Perindustrian ada sinkronisasi program untuk pelaku UKM”
Komoditas substitusi bukan hanya omong kosong belaka. Komoditas substitusi dapat menjadi solusi atas masalah ketahanan pangan apabila masyarakat dan pemerintah saling bekerjasama menahan konsumsi dan ketergantungan akan beras dan tepung.