Semarang - Petani mendapatkan banyak "kado" indah dari para pejabat pemerintah saat ini. Pasca masuknya beras impor 500.000 ton dengan alasan menjaga stok beras nasional. Masuknya beras impor bukan membuat harga beras di pasar semakin tinggi. Pekan lalu harga beras di kisaran 14.000/kg. Rakyat sangat keberatan harga beras yang terus melambung.

"Kami para petani hanya bisa mendengar dan melihat berita di TV, kata Presiden kita tidak akan impor saat panen raya. Besokya kami dengar kita harus impor beras karena stok sedikit, kami petani binggung harus bagaimana? " keluh petani Kab Pekalongan kepada Riyono.

Menurut Riyono kebijakan impor beras yang setiap tahun dilakukan memberikan bukti bahwa pemerintah tidak mampu menjalankan amanat UU 119/2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang meminta pemerintah menjaga dan melindungi petani dari berbagai kebijakan yang tidak pro kepada petani.

"Rasanya baru kemarin Presiden bicara Jangan ada impor beras, faktanya berselang waktu Menteri Perdagangan umumkan ada beras masuk ke Indonesia. Petani harus bagaimana?" Tanya Riyono Ketua DPP PKS Bidang Tani Nelayan.

Kado beras impor baru masuk, kini petani mendapatkan kado berat. Melalui SE 47/TS.03.03/K/02/2023 tentang Harga Batas Atas Pembelian Gabah atau Beras yang menetapkan harga beras dan gabah.

" Surat Edaran ini membuktikan bahwa Badan Pangan Nasional tidak sensitif dengan jerih payah petani kecil yang berjuang luar biasa untuk menghidupi bangsa ini. Krisis pandemi petani yang menolong bangsa ini, sekarang mereka panen negara tidak mampu menolong mereka" papar Riyono.

Sudah 3 tahun HPP tidak naik, Permendag 24 tahun 2020 masih di pakai sebagai pedoman penentuan di SE 47. Ini tidak adil dan tidak sesuai dengan kondisi kekinian yang di alami oleh petani. Tgl 20 Februari, pemerintah lewat Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengeluarkan penetapan harga beli gabah dari petani Rp 4250 sd Rp 4650 mulai berlaku 27 Pebruari besok. Faktualnya harga gabah kering panen di petani sudah di angka 5000 - 5300/kg.

"Permendag 24/2020 masih di pakai untuk 2023. Apa adil ini? Apa berpihak kepada petani? Jelas - jelas tidak berpihak kepada petani" ungkap Riyono.

PKS mengusulkan agar BPN merevisi HPP yang di keluarkan melalui SE. PKS mengusulkan, pertama Keluarkan HPP pada akhir tahun berjalan untuk HPP tahun berikutnya. Untuk 2023 ya harusnya keluar desember 2022. Jangan pas panen baru keluar HPP. Ada evaluasi setiap tahun penetapan HPP gabah dan beras.

Kedua, HPP harusnya mengedepankan keuntungan petani. Berikan spare kisaran 10 - 15% keuntungan dari biaya produksi petani. Petani Indonesia ini berikan ruang kegembiraan dengan harga gabah yang layak. Usul PKS GKP di petani minimal 5000/kg.

Ketiga, PKS mengusulkan agar beras cadangan nasional wajib di isi oleh beras petani. Tutup ruang impor beras, karena alasan apapun impor beras pasti merugikan petani.

"Petani sudah berjuang hadirkan gabah dan beras untuk Indonesia, berikan apresiasi dengan harga gabah dan beras yang layak" tutup Riyono.