img

Belanja Kesehatan dan Penanganan Pengangguran harus jadi Prioritas RPJMD Kota Semarang 2021 - 2026

img

Agung Budi Margono / Foto : Arsip Sekretariat DPRD Jawa Tengah

Semarang, Anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah Agung Budi Margono menyatakan bahwwa Belanja Kesehatan dan Penanganan Pengangguran harus jadi Prioritas Utama RPJMD Kota Semarang 2021 - 2026. Hal itu disampaikannya dalam forum Musrenbang, Jumat (02/07/2021).

 

Menurutnya masyarakat berada dalam kondisi yang sulit dikarenakan pandemi yag tak kunjung usai, bahkan angka kasusnya kembali naik serta persebarannya semakin meluas, maka perhatian terhadap belanja kesehatan harus menjadi prioritas utama.

“Kita harus prioritaskan belanja kesehatan agar penanganan dan pengendalian Covid-19 dapat dilakukan secara optimal dan efektif. Termasuk perlindungan kepada masyarakat, penanganan pasien terkonfirmasi positif covid-19 dan dukungan terhadap tenaga kesehatan.“ Ujarnya. “Ingat, keselamatan rakyat adalah  hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto).” Tegasnya 

 

Kemudian pria yang akrab disapa Agung BM ini juga menyampaikan, dampak pandemi covid-19 pada sektor ekonomi mengakibatkan angka kemiskinan naik dan jumlah pengangguran meningkat. Bapeda Jawa Tengah mencatat meski presentase kenaikannya masih dibawah Provinsi dan Nasional. Dibanding dengan Provinsi Jawa Tengah, Angka kemiskinan kota Semarang memang masih lebih kecil dengan nilai 4,34 persen atau tepatnya sebanyak 79.580 orang. Namun hsl tersebut harus tetap menjadi perhatian serius, sebab angka pengangguran jumlahnya juga ikut naik sebesar 396 ribu orang dari total angkatan kerja 0,82 juta orang.

 

“Hal tersebut (angka kemiskinan di Kota Semarang) harus tetap menjadi fokus pemerintah, karena Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Semarang masih berada 9,57% diatas rata-rata TPT Provinsi. Selain itu, patut diantisipasi juga naiknya PHK, akibat dampak Covid-19 terhadap sektor industri”. Ungkapnya.

 

Anggota DPRD Jateng asal dapil Kota Semarang ini juga meminta pemerintah Kota Semarang agar Atensi terhadap pembukaan lapangan kerja melalui program padat karya maupun terhadap UMKM serta pelaku ekonomi kreatif mutlak diupayakan.

 

“Program-program peningkatan ketrampilan juga harus menjadi perhatian serius pemerintah kota Semarang. Sebagai wakil masyarakat kota Semarang di DPRD Provinsi, terhadap rencana pembangunan Maker Space sebagai pusat pelatihan dan sarana untuk meningkatkan ketrampilan, agar dapat segera diwujudkan”. Jelasnya.

 

dua hal diatas disampaikan Agung karena ia menilai bahwa waktu implementasi program sangat terbatas, dengan ditariknya RUU Pemilu oleh Presiden, dari pembahasan bersama DPR maka praktis waktu bekerja Walikota dan Wakil Walikota Semarang terpilih hasil Pilkada 2020. Dipastikan tahun 2024 akan digelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali.

 

“Ini berarti periodesasi Kepala Daerah tidak genap 5 (lima) tahun, sehingga penyusunan RPJMD harus cermat, terutama dalam pemilihan program prioritas yang penting dan mendesak. Dalam hal ini kesehatan dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas” Pungkasnya.