Rencana Kenaikan PPN 15%, Beratkan Ekonomi Masyarakat

img

Riyono, Anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah / Foto: Adib

Semarang, PKS Jateng Online - Rencana kenaikan PPN atau pajak pertambahan nilai yang akan dilakukan oleh kemenkeu dinilai ironis dan memberatkan perekonomian masyarakat.

Anggota Komisi C DPRD Jateng, Riyono mengatakan kontraksi pertumbuhan ekonomi yang masih minus 2,06% di kuartal satu 2021 belum mendapatkan sinyal positif di kuartal kedua 2021. Jika kenaikan PPN 15% dilakukan maka jangan berharap ekonomi akan tumbuh positif. Sementara Kemenko Perekonomian yang menarget pertumbuhan ekonomi 7% di kuartal ke-2 tahun 2021.

“Kondisi pandemi saat ini sangat tidak mungkin membebani dunia usaha yang sudah berdarah-darah, bahkan sudah banyak yang mati karena pandemi. Apalagi disuruh bayar PPN 15%, 11 persen saja sangat tidak menarik sebagai kebijakan,” papar Riyono.

Riyono juga menyebut Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suhasil Nazara memprediksi ekonomi Indonesia pada tahun ini akan tumbuh di kisaran 4,5% hingga 5,5% year on year (yoy) dengan titik tengah sebesar 5% yoy. Pertumbuhan ekonomi akumulatif 2021 masih dibayangi tekanan resesi dunia karena pandemi COVID-19.

“Kalau PPN dinaikan PPN 15% itu artinya rakyat dibebani kenaikan pajak di saat daya beli menurun dan sulitnya mencari lapangan kerja, ekonomi akan semakin susah,” tambah Riyono yang juga menjabat Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jateng.

Dampak rencana kenaikan 15% akan memukul semua sektor kehidupan. Pertama, daya saing ekonomi bagi kalangan investor akan menurun. Investor akan menghitung ulang rencana Investasi yang sudah direncanakan karena beban biaya yang lebih akibat pertambahan pajak.

Kedua, pergerakan dunia usaha akan melemah karena kondisi belum pulih akibat pandemi korona. Ketiga tentu daya beli masyarakat akan menurun dan imbasnya ekonomi nasional akan stagnan bahkan bisa kembali negatif.

“Kenaikan PPN 15% saat ini sangat tidak relevan dan paradok dengan kebijakan pemerintah sendiri yang ingin ekonomi tumbuhperlahan. Membebani rakyat dengan kenaikan pajak adalah kebijakan liberal yang wajib ditolak,” tandas Riyono.