Semarang – Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah, Tri Mulyantoro, S.H. mendorong akselerasi pengurusan perizinan via online di Jawa Tengah. Hal tersebut Ia sampaikan lantaran banykanya dampak positif atas peningkatan pelayanan publik di bidang perizinan online.
Dampak positif berupa peningkatan perizinan dapat terlihat dari capaian Jawa Tengah tahun 2023 lalu. Tercatat 43.569 perizinan berhasil diterbitkan. Menariknya, sebagian besar perizinan tersebut, yakni 40,910 diterbitkan melalui layanan digital. Baik melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Maupun melalui Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah (SIAP JATENG).
Data tersebut menunjukkan adanya tren peningkatan perizinan sebanyak hampir 50 persen dari tahun sebelumnya dengan total 28,511 terbitan perizinan. Selain itu, masyarakat cenderung memilih layanan publik berbasis online dengan alasan kemudahan, dan kepastian layanan.
“Di Jateng sendiri tren pembuatan perizinan cenderung meningkat dari tahun sebelaumnya, dengan lebih dari 70 persennya diakses melalui online. Ini artinya kemudahan mampu mendorong masyarakat untuk mengurus perizinan”
Lebih lanjut, Tri Mulyantoro menuturkan bahwa kemudahan akses perizinan dapat menstimulus pertumbuhan investasi daerah. Berdasarkan hasil kunjungan kerja Komisi A Kantor Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY (DPPM) Provinsi DIY, Tri menemukan pencapaian investasi DIY tergolong sangat baik bahkan mencapai presentase di atas 100 persen. Capaian tersebut tak terlepas dari strategi pelayanan prima dan percepatan layanan perizinan melalui layanan digital.
Oleh karena itu, Tri Mulyantoro mendorong jejaring dan kolaborasi yang lebih kuat antar multi stakeholder, baik antarunit instansi pemerintah, akademisi sampai dengan pelaku usaha untuk menghasilkan pelayanan prima yang lebih efisien. Selain itu, terus berupaya mendorong iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan meningkatkan realisasi investasi.
“kemudahan perizinan ini baik sebagai stimulus investasi. Oleh karena itu pelu adanya kolaborasi antar multi stakeholder demi membangun pelayanan prima yang kebih efisien” pungkas Tri.