Semarang – Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) menggelar diskusi seminar nasional dengan tema ‘kebijakan penangkapan ikan terukur untuk siapa?’ pada Selasa (14/11/2023) di Wisama Pemda Papandayan Semarang.
Diskusi tersebut menghadirkan Ketua Umum ANI, Riyono, S.Kel, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, Ir. Fendiawan Tiskiantoro, M. Si. , dan Akademisi Ir. Kusnandar, M.Si,
Puluhan perwakilan nelayan di Jawa Tengah menyuarakan aspirasi terkait keluhan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur (PIT) yang baru-baru ini disahkan oleh Pemerintah.
Konsep pengendalian PIT dilakukan dengan perizinan yang mempertimbangkan kuota per kapal (output control). Kuota penangkapannya sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu kuota industri, kuota nelayan lokal, dan kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial. Dalam pelaksanaannya, pemilik usaha wajib memiliki perizinan, membayar PNBP, serta melengkapi kapal dengan VMS sebagai sistem pemantauan kapal perikanan (SPKP).
Kendati telah melewati pro-kontra selama dua tahun, Pemerintah bersikukuh tetap akan memberlakukan kebijakan PIT berbasis kuota pada 1 Januari 2024 mendatang. Dalam kesempatan tersebut, salah seorang nelayan dan pemilik kapal asal Tegal, Eko menyuarakan aspirasinya untuk menolak PIT. Menurutnya, kebijakan tersebut hanya akan menguntungkan para pemilik modal besar.
“Kebijakan ini untuk siapa dan siapa yang diuntungkan, karena ada kuota yang berbayar. Siapa yang mampu bayar, maka dia bisa menikmati laut. Jangan harap bisa menikmati manisnya air laut kalau tidak bisa bayar. Yang diuntungkan hanya pemodal besar dan asing. Kami sejak awal menolak PIT” Ujar Eko.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah, Riyono, S. Kel., M. Si. mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut dinilai memberatkan nelayan, dan pelaku usaha perikanan.
“Kebijakan PIT ini mencekik nelayan, menyulitkan nelayan dengan pembagian kuota, rumitnya perizinan dan pembayaran PNBP pasca produksi, hingga kewajiban pemasangan VMS. yang seluruhnya tidak dibarengi dengan penjelasan dan pendampingan. Pemerintah jangan asal bikin peraturan tanpa mempertimbangkan efek untuk lapisan terbawah. Karena perencanaan program apapun harus mempertimbangkan aspirasi button up” Tegas Riyono.
Sejalan dengan Riyono, akademisi Universitas Pancasakti Tegal, Ir. Kusnandar, M.Si menjelaskan bahwa Pemerintah memang diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam yang mencakup hajat hidup orang banyak oleh UUD 1945, namun bukan berarti tidak memperhatikan kondisi nelayan.
“Memang benar, dikelola oleh negara agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat Indonesia, karena itu adalah hak warga Indonesia. Oleh karena itu pengelolaannya perlu memperhatikan juga kondisi dan kesiapan nelayan sebagai penerima hak” Jelas Kusnandar.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, Ir. Fendiawan Tiskiantoro, M. Si. menerangkan bahwa kebijakan PIT seyogyanya perlu diimbangi dengan pemenuhan fasilitas pendukung kesejahteraan nelayan.
“Pemerintah mestinya jangan hanya memberi batasan dan aturan. tapi juga memfasilitasi nelayan dengan perangkat untuk memudahkan menangkap ikan, mendeteksi ikan dimana dengan satelit. Segala sesuatu tetap harus mempertimbangkan kesejahteraan rakyat” Ungkap Fendiawan.
Di penghujung acara, Riyono berkomitmen untuk terus berupaya menyerap dan membawa aspirasi ini hingga mampu dipertimbangkan untuk dilakukan evaluasi.
“Perjuangan untuk menuntut keadilan, kesejahteraan memang tidak bisa instan. Tinggal 2 bulan lagi waktu kita tersisa. Mari semua berkomitmen untuk terus mengawal PIT ini. Saya berkomitmen membawa aspirasi ini ke Pusat hingga judicial review bila perlu. Sementara teman-teman bantu sebarluaskan ke rekan-rekan terkait titik kritis PIT ini” Pungkas Riyono.