Semarang – Mendekati akhir tahun, masyarakat kembali dirisaukan dengan kenaikan harga tempe dan tahu. Data Pusat Koperasi Tahu-Tempe Indonesia (Puskopti) Jateng menyebut kedelai meroket tajam di tangan importir sebesar Rp 12,300 rupiah dari harga semula Rp 10,300. Sementara itu harga eceran kedelai sendiri berada di rentang Rp 12,700 – Rp 13,000 per-kilogram (Acuan kedelai merk Bola Hijau).
Akibat kenaikan harga tersebut, pengrajin tahu dan tempe terpaksa mengurangi ukuran hingga mengurangi keuntungan untuk bertahan. Sekretaris Puskopti Jateng, Rifai menyebut menaikan harga tahu dan tempe tidak mungkin dilakukan lantaran daya beli masyarakat yang lemah.
“Untuk Tindakan Yg dilakukan Sat ini adalah mengurangi ukuran dan Mengurangi Keuntungan. Karena kalau dilakukan Kenaikan Harga Kondisi tidak memungkinkan akibat Daya beli masyarakat yg masih Sepi akibat kenaikan Inflasi” Jelas Rifai saat diwawancara secara tertulis pada Sabtu (11/11/2023).
Kenaikan harga kedelai ini diketahui sudah terjadi sejak Sepetember 2023 lalu. Kendati demikian, Puskopti dan para pengrajin tahu-tempe belum meraskaan adanya upaya apapun dari Pemerintah untuk mengatasi hal ini.
“Sampai saat ini belum ada tindakan apapun dari Pemerintah terkait permasalahan ini. Baru sebatas zoom meeting rakor kedelai bersama Gakoptindo dan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) tentang stabilisasi pasokan dan harga pangan Kemarin Tanggal 23 Oktober dan 4 november” Papar Rifai.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setia Budi Wibowo menegaskan bahwa Pemerintah perlu segera mengambil tindakan strategis.
“Kedelai kita memang 90% impor, tapi bukan berarti Pemerintah lepas tangan. Pemerintah perlu segera mengambil tindakan strategis, tindakan nyata intervensi Pemerintah. Baik melalui operasi pasar maupun subsidi” Tegas Wibowo.
Dalam hal ini, Rifai juga meyakini jika intervensi Pemerintah mampu menstabilkan harga pangan, sehingga menyelamatkan nasib para pengrajin tahu-tempe di Indonesia.
“Segera Dilakukan Intervensi dari pemerintah untuk menjamin stabilitas Harga Dan Pasokan agar Para Ukm Tahu Tempe Tetap Bisa Eksis seperti yg Telah Dilakukan Tahun 2022 Kemarin.
Intervensi bisa dilakukan melalui Operasi Pasar, pengadaan Kedelai Melaui Bulog Sesuai Perpres no 125 tahun 2022 Tentang Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) atau melalui Cadangan Stasbilitas Harga Pangan (CSHP) /subsidi harga” Papar Rifai.
Sementara itu, Wibowo dan Rifai mengapresiasi upaya Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang telah berencana memberikan bantuan melalui Program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) berupa subsidi ongkos angkutan. Program tersebut memang belum sepenuhnya berjalan, karena masih dalam proses mengingat anggaran Bapanas yang terbatas.
Oleh karena itu, Wibowo menghimbau Pemerintah untuk berkolaborasi dengan baik bersama Dinas Terkait agar program-program startegis segera dapat diwujudkan.
“Pemerintah penentunya, jika Pemerintah berkomitmen penuh menjamin kesejahteraan masyarakat, maka haruslah berkomitmen pula dalam memaksimalkan segala upaya demi mengentaskan masyarakat dari permasalahan ini. Operasi pasar hingga harga kembali wajar! Maksimalkan pengadaan kedelai, longgarkan subsidi!” Ttutup Wibowo.