Semarang — Jawa Tengah mencatatkan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) tertinggi secara nasional hingga pertengahan tahun 2025, dengan lebih dari 10.965 pekerja terdampak. Fenomena ini menjadi sorotan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Arinugroho, yang mendesak Pemerintah Provinsi untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dan kolaboratif agar krisis ini tidak semakin meluas.
“Situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Gelombang PHK harus segera direspons dengan kebijakan aktif, konkret, dan berpihak pada pekerja,” tegas Ari pada Jumat (1/8).
Ia menyebut bahwa penyebab melonjaknya angka PHK di Jawa Tengah utamanya berasal dari krisis industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang selama ini menjadi tulang punggung lapangan kerja di daerah. Sektor TPT kini menghadapi tantangan besar akibat lemahnya daya saing, perubahan tren pasar global, dan keterlambatan adaptasi teknologi.
Ari menyoroti bahwa masalah industri TPT di Jateng bukan sekadar teknis, namun sistemik. Masih banyak pabrik di Jawa Tengah tampak masih beroperasi dengan metode produksi tradisional. Di sisi lain, tren pasar saat ini menuntut efisiensi dan fleksibilitas yang lebih besar. Selain itu, ada kendala terkait ekosistem regulasi yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan perkembangan era digital dan tuntutan pasar global.
Ia menambahkan, minimnya koneksi antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri menyebabkan banyak lulusan tidak siap pakai. Hal ini turut menghambat masuknya investasi baru karena kekhawatiran atas kesiapan sumber daya manusia.
Saat ditanya mengenai solusi apa yang dapat diupayakan, Ari mengungkapkan bahwa Pemprov Jateng harus segera membentuk satuan tugas (task force) khusus PHK dan ketenagakerjaan. Task force ini bertugas untuk merespons cepat kasus-kasus PHK, memastikan hak-hak pekerja dipenuhi, dan membuka dialog antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
“Kita butuh respons yang gesit. Jangan sampai ribuan pekerja yang terkena PHK dibiarkan menunggu nasib tanpa kejelasan,” katanya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat kemitraan antara sektor pendidikan dan industri, agar SDM lulusan vokasi dapat memenuhi kebutuhan industri masa kini.
Disamping itu, Ari menjelaskan bahwa pemberdayaan UMKM juga dapat menjadi solusi strategis jangka menengah. UMKM dinilai mampu menyerap tenaga kerja lokal secara lebih cepat, terutama bila didukung dengan akses pasar dan pendanaan yang memadai.
“Pemerintah perlu hadir bukan hanya dalam bentuk regulasi, tetapi juga sebagai fasilitator. UMKM bisa menjadi alternatif nyata untuk mengurangi pengangguran jika mereka diberikan ruang bertumbuh,” ujar Ari
Lebih jauh, diversifikasi sektor industri juga menjadi agenda penting. Jawa Tengah dinilai terlalu bergantung pada sektor tekstil, padahal potensi sektor logistik, pengolahan pangan, hingga industri kreatif sangat besar bila dikelola secara serius.