Visi besar Jawa Tengah Maju, Berwibawa, dan Berkeadilan Menuju Indonesia Emas 2045 menuntut lebih dari sekadar wacana. Bagi Martono, SPd, MSi, MH—anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah—visi ini harus diiringi strategi konkret, inovasi yang menyentuh akar persoalan, serta pelibatan semua pihak secara nyata.
“Jika kita hanya bicara visi tanpa peta jalan yang jelas dan kerja kolaboratif, maka kita hanya menjual mimpi,” tegas Martono. Ia menilai, tantangan terbesar dalam pembangunan Jawa Tengah lima tahun ke depan adalah pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan penurunan ketimpangan.
Ia menambahkan, “Pembangunan tidak boleh hanya terfokus di pusat-pusat kota. Desa dan wilayah pinggiran harus menjadi bagian dari arus utama pembangunan. Di sanalah potensi besar sebenarnya berada.”
Dalam pandangannya, sektor pertanian harus mendapatkan perhatian serius, karena menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Produktivitas dan kualitas hasil pertanian perlu ditingkatkan melalui adopsi teknologi modern, mekanisasi pertanian, serta penguatan kelembagaan petani. Selain itu, sektor industri juga menjadi fokus penting, terutama industri kecil dan menengah (IKM) yang memiliki potensi besar untuk bersaing secara global. Dukungan terhadap industri kreatif dan berbasis digital diyakini mampu membuka lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi daerah.
Martono juga menekankan pentingnya pengembangan sektor pariwisata yang berbasis budaya dan potensi lokal. Ia menyebut bahwa kekayaan alam dan budaya Jawa Tengah merupakan aset besar yang bisa dikembangkan secara berkelanjutan, asalkan dikelola dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
Sementara itu, infrastruktur menjadi tulang punggung pembangunan yang harus diperkuat. Peningkatan kualitas jalan, jembatan, pelabuhan, hingga bandara menjadi faktor penting dalam mendukung konektivitas wilayah dan efisiensi logistik. Tak kalah penting adalah sektor energi. Martono menekankan perlunya pengembangan energi terbarukan untuk mewujudkan kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
Menurutnya, pengentasan kemiskinan bukan hanya soal bantuan langsung. Pemerintah harus hadir sebagai fasilitator yang mendorong masyarakat naik kelas. “Sudah saatnya kita hentikan pola pikir ‘jagake bantuan’. Masyarakat harus diajak naik kelas lewat program yang membuka akses terhadap ilmu, keterampilan, dan pasar,” jelas Martono.
Legislator Dapil Klaten, Sukoharjo dan Surakarta tersebut juga menyoroti pentingnya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Menurutnya, pembangunan sektor prioritas tidak akan berjalan optimal tanpa adanya manusia yang terampil, berpengetahuan, dan memiliki daya saing tinggi. Dalam hal ini, institusi pendidikan dan keagamaan seperti Yayasan Pendidikan Mathla’ul Huda bisa menjadi model penguatan karakter, kemandirian, dan etos kerja yang berkelanjutan.
Ia menilai Yayasan Pendidikan Mathla’ul Huda menjadi contoh baik dalam mencetak generasi yang religius, tangguh dan mandiri. Hal ini merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan yang lebih baik.
Martono berharap Visi Misi Jawa Tengah 2024-2029 dapat dijewantahkan dalam program yang kongkret. Yakni disusun secara sistematis dan dapat dilaksanakan secara konsisten, serta bersifat fokus dan adaptif dalam menjawab tuntutan masyarakat.
“Visi tersebut harus diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, menekan angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, memperkecil ketimpangan pendapatan dan ketimpangan antar wilayah.” pungkasnya.