
Rembang – Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Amir Masduki menyebut Rembang membutuhkan intervensi bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi tanggulangi kemiskinan. Hal tersebut disampaikannya usai pertemuan antara Komisi B dan Bupati Rembang pada Selasa (4/2/2025).
Data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan di Kabupaten Rembang pada tahun 2024 menyentuh angka presentase sebesar 14,02 persen. Penurunan angka kemiskinan-pun terbilang tak signifikan, lantaran hanya berkurang sebesar 0,15 persen dari tahun sebelumnya. Sementara dalam sepuluh tahun terkahir Rembang tercatat baru berhasil menurunkan angka kemiskinannya sebesar 5,26 persen.
Amir Masduki menyebut. Rembang masih masuk dalam daftar sepuluh daerah termiskin di Jawa Tengah. Oleh karenanya benar-benar memerlukan perhatian yang serius dari Pemerintah.
“Berdasarkan data, Rembang ini masih masuk dalam 10 daerah termiskin (di Jateng). Oleh karena itu Kami memandang perlunya perhatian yang serius dari seluruh pihak untuk bersama-sama menanggulangi dan menekan angka kemiskinan serta menumbuhkan ekonomi secara strategis” ujar Amir.
“Rembang butuh intervensi APBN dan APBD untuk entaskan kemiskinan” lanjutnya.
Dalam hal ini Komisi B berkomitmen untuk menyerap aspirasi Pemerintah Daerah Rembang dengan harapan Pemerintah Pusat maupun Provinsi dapat turut serta andil dalam menanggulangi kemiskinan di Rembang.
Bupati Rembang Abdul Hafidz mengakui besaran kemiskinan masyarakat di wilayahnya. Melalui pertemuan tersebut, Dirinya dan Komisi B DPRD Jateng sepakat perlu adanya penajaman upaya penanggulangan kemiskinan di Rembang.
Sementara itu, Abdul Hafidz menuturkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan demi menekan angka kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Diantaranya melalui optimalisasi petani milenial.
Hal tersebut dilandasi optimisme bahwa pemuda memiliki visi dan konsistensi yang masih cukup baik untuk bertani, menggarap sawah, dan ladangnya. Hal itu diperkuat pula dengan potensi lahan pertanian yang terbilang cukup luas. Hanya saja kendala penggarap dan hasil jual yang menjadikan petani sudah mulai meninggalkan profesi itu.