Batam – Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah, Arifin Mustofa menyebut bahwa Jateng perlu mengembangkan sistem pembayaran non-tunai pada transportasi umum massal Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng. Gagasan tersebut dikemukakannya pasca kunjungannya bersama rombongan Komisi D DPRD Jateng ke Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Jasa Transportasi (PJT) di kompleks Kantor Dishub Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau pada Rabu (24/7/2024).
Dalam kunjungan dinas tersebut, Arifin mengaku tertarik menggali lebih dalam perihal sistem pembayaran non-tunai transportasi umum sebagai bahan penyusunan Raperda Penyelenggaraan Perhubungan untuk kemudian dapat diterapkan di Jawa Tengah.
Dirinya menjelaskan bahwa sistem tersebut akan sangat menguntungkan berbagai pihak. Bagi masyarakat misalnya, ada nilai kepraktisan sehingga masyarakat tak perlu repot-repot menyiapkan uang tunai. Sementara itu sistem pembayaran cashless ini juga dinilai dapat menghindari peredaran uang palsu serta lebih menguntungkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengingat BRT Trans sudah dikelola langsung oleh BLUD.
Sejalan dengan potensi positif tersebut serta hasil dari diskusi Komisi D dengan BLUD UPT PJT Batam terkait sistem da teknis pelaksanaannya, Arifin menilai Jateng perlu mengembangkan sistem pembayaran non-tunai pada BRT Trans sebagaimana diselenggarakan oleh Pemkot Batam.
“Jateng perlu mengembangkan pembayaran non-tunai pada BRT Trans, hal ini kami pertimbangkan setelah bersdiskusi bersama (BLUD UPT PJT Batam) bahwa memang banyak potensi keuntungan bagi berbagai pihak” ujar Arifin.
Pemerintah Kkota Batam sendiri telah 100% menyelenggarakan layanan non-tunai atau cashless untuk pembayaran BRT Trans sejak Januari 2023 hingga saat ini. Pembangunan dan keberjalanannya-pun berjalan baik meskipun sempat menghadapi kendala dengan pihak penyedia kartu uang elektronik. Namun sejak Bank Indonesia (BI) resmi meminta kepada bank pemerintah BRI, BNI, Mandiri, termasuk BCA agar menggencarkan pelayanan non tunai via Qris, Pemkot Batam akhirnya mendapat kemudahan pembangunan sistem pada tahun 2021.
Kepala UPT PJT Bambang Sucipto menjelaskan bahwa saat ini terdapat dua opsi alat pembayaran non tunai yang bisa digunakan masyarakat. Pertama uang elektronik Brizzi dari BRI dan kedua QRIS. Masyarakat akan lebih mudah dengan cara memindai bercode yang terdapat di alat e-tiketing trans Batam. Pasalnya Barcode Qris dapat dipindai di berbagai aplikasi uang digital seperti LinkAja, Gopay, Astrapay, Dana, Ovo, Shopeepay hingga mobile banking.