

Semarang – Menuju pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada/Pilkada) 2024, Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sururul Fuad dorong sinergitas antar berbagai pihak dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan Pilkada serentak.
Berkaca pada penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden sebelumnya, Sururul Fuad menjelaskan bahwa pengawasan dalam penyelenggraan pilkada kali ini diperlukan untuk menjaga integritas proses demokrasi agar bersifat objektif, dan akurat sehingga tak dipengaruhi oleh tendensi dan kepentingan politik apapun.
Dalam hal ini, sinergitas antar pihak diperlukan dalam rangka memastikan terselenggaranya pengawasan yang optimal.
“Pengawasan dalam penyelenggaraan pilkada ini tentunya perlu sinergitas antar berbagai pihak, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 lalu melesat. Lembaga Survei Indonesia merilis hasil survei terkait persepsi publik terhadap pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024. Survei tersebut menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pemilu dan Pelaksanaannya yang bersifat jujur dan adil (Jurdil). Hasilnya, partisipasi pemilih pada pemilihan umum (Pemilu) Indonesia tahun 2024 mengalami peningkatan. Sayangnya peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan tingkat kepuasan masyarakat.
Meski penilaian responden saat exitpol 14 Februari 2024 mencapai presentase sebesar 94,5%, namun angka tersebut menurun drastis hingga 76,4% pada survei dilaksanakan pada 19-21 Februari 2024 lalu.Artinya penilaian Pemilu jujur dan adil menurun hingga 20%. Hal tersebut tentunya tak terlepas dari banyaknya aduan dan laporan berita terkait sistem dan kesalahan pencatatan suara pada Sirekap dan tuntutan pemungutan suara ulang oleh masyarakat.
Melihat data tersebut, Fuad menegaskan bahwa penurunan kepercayaan ini tak boleh kembali terjadi di Pilkada kali ini. Hal tersebut dikarenakan dapat menimbulkan berkurangnya integritas serta legitimasi oleh publik.
“Penurunan kepercayaan tentunya tak boleh terjadi lagi, karena berpengaruh pada integritas hingga legitimasi publik. Karenanya kami terus mendorong Pemerintah untuk memberikan sosialisasi dan pengawasan yang baik” ujar Fuad.