Sururul Fuad: Pemprov Harus Fasilitasi Kolaborasi Pemda dan BUMDes

img

Sururul Fuad, Anggota Komisi A DPRD jawa Tengah / Foto: Arsip Sekretariat DPRD jawa Tengah

Semarang, PKS Jateng Online - Fasilitasi Pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diperlukan untuk mendorong pengelolaan BumDes yang optimal karena BUMDes memiliki posisi yang strategis dalam mendorong kemajuan ekonomi dan meningkatkan kesejateraan bagi masyarakat desa.

Pernyataan itu disampaikan oleh Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Sururul Fuad saat dihubungi melalui sambungan telepon pada 2/8/2022

Fuad mengatakan bahwa Pemerintah daerah perlu hadir untuk mengatasi masalah-masalah yang biasanya dihadapi oleh BUMDes di antaranya adalah masalah kapasitas SDM, manajemen pengelolaan, permodalan serta kerja sama yang baik antara pemerintah desa (Pemdes) dan pengelola BUMDes.

“BUMDes tingkat dasar biasanya menghadapi masalahan permodalan, selain itu secara umum persoalan lainnya yang dihadapi oleh BUMDES adalah bagaimana cara pengelolaan yang baik sehingga bisa berjalan efektif dan bisa naik kelas ,“ ujarnya.

“Jangan sampai pengelola salah memetakan potensi di desanya, perlu adanya kerja sama yang baik antara Pemdes dengan pengelola BUMDes,” imbuhnya.

Sururul Fuad juga mengatakan bahwa pendirian dan pengelolaan BUMDES adalah amanat Undang-Undang Desa. Sejak adanya penetapan Undang_undang No 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan hak untuk mengakses, mengelola, mengontrol dan memanfaatkan potensi yang ada di wilayahnya. Keberadaan desa diakui sebagai sebuah entitas yang mempunyai otoritas untuk berkreasi dengan caranya sendiri untuk memajukan wilayahnya.

“Sudah lebih dari lima tahun Undang-Undang Desa ditetapkan, Di antara amanatnya adalah mengenai pendirian dan pengelolaan BUMDes. BUMDes mempunyai peran strategis dalam meningkatkan pendapatan desa, mengelola dan mengembang potensi dan aset desa, meningkatkan layanan publik serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat desa”, lanjut Politikus PKS itu.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020 BUMDes berkedudukan sebagai Badan Hukum. Penguatan status BUMDES itu ditegaskan lagi dalam PP No 11 tahun 2021 bahwa BUMDes terpisah dengan pemerintah desa. kegiatan usaha dan unit usahanya bisa dijalankan secara langsung (operating Company) maupun menjadi induk bagi unit usaha berbadan Hukum (Invesment Company).

Sesuai tingkat perkembangannya BUMDES diklasifikasikan ke dalam empat tingkatan yaitu tingkat dasar, tingkat tumbuh, tingkat berkembang dan tingkat maju. Pemeringkatan itu didasarkan pada skor yang dicapai oleh BUMDes dalam beberapa parameter meliputi kelembagaan, manajemen, usaha/unit usaha, kemitraan, permodalan, akuntabilitas dan pelaporan serta manfaat dan dampak ekonomi bagi masyarakat.