img

Minimalisir Kerumunan, Wakil Ketua DPRD Jateng Minta Pemerintah Tata Sistem Pendaftaran Vaksinasi

img

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah sedang di vaksin / Foto : Mamdukh Ali (Tribun Jateng)

 

Semarang, PKS Jateng Online - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jateng, Quatly Abdulkadri Alkatiri menuturkan harus ada penataan sistem pendaftaran vaksinasi covid untuk mencegah kerumunan warga.

"Petugas vaksinasi harus merapikan urutan. Sehingga urutan rapi dan sudah dibuat jadwalnya sehingga tidak terjadi antrean panjang yang bikin kerumunan," kata Quatly usai melaksanakan vaksinasi di Gedung Gradhika Bhakti Praja kompleks Kantor Pemprov Jateng, Rabu (24/2/2021).

Vaksinasi tahap pertama dinilai lebih mudah dalam pelaksanaannya. Lantaran sasarannya khusus kepada tenaga kesehatan (nakes).

Sementara, pada tahap kedua ini dengan target petugas pelayanan publik, ada lebih banyak kelompok masyarakat dengan beragam latar belakang yang akan divaksin. Antara lain aparatur sipil negara (ASN), Polri, TNI, pegawai bank, pekerja media, pedagang, pegawai BUMN, BUMD, anggota DPRD, dan sebagainya.

Oleh karena itu, harus ada metode pelayanan vaksinasi agar cepat dan tidak ada penumpukan massa.

Jika memungkinkan, kelompok target sasaran vaksinasi diberitahu jam yang spesifik kapan mereka bisa memperoleh vaksin.

Kelompok masyarakat yang besar misalnya para pedagang di pasar. Tidak memungkinkan jika semua pedagang melaksanakan vaksin serentak dalam sehari tanpa dibagi waktu atau jamnya.

"Pedagang pasar misalnya, harus didata by name dan by address. Lalu kepala atau lurah pasar bisa berkoordinasi dengan petugas vaksin untuk mengatur penjadwalan para pedagang pasar," jelas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Sehingga, pelaksanaan vaksinasi jangan hanya digolongkan berdasarkan latarbelakang atau profesi. Tetapi juga ditata lebih detail dan terinci agar pelaksanaan berjalan lancar tanpa menimbulkan kerumunan.

Jika tidak diatur, kata dia, pastinya akan terjadi kaos. Yang repot tidak hanya petugas vaksinasi tetapi juga para pedagang lantaran harus berlama-lama antre vaksin dan meninggalkan barang dagangannya.

"Yang paling penting pedagang tidak meninggalkan dagangnya lama. Mereka bisa terlayani vaksin, dan juga bisa berdagang. Karena itu pelayanan vaksin harus mudah, praktis, dan efisien," tandasnya.

Selain itu, kata dia, untuk para pedagang diharapkan bisa dilokalisir dalam satu tempat yang tidak jauh dari lokasi pasar. Sehingga tidak meninggalkan barang dagangan terlalu lama.

Diharapkan vaksinasi ini menjadi jalan ikhtiar agar bangsa Indonesia dapat keluar dari pandemi Covid-19. Hal itu bisa dilakukan jika terbentuk herd immunity atau kekebalan komunitas.

Politikus asal Solo ini menuturkan vaksinasi para pedagang bisa diprioritaskan untuk yang berjualan di pasar yang padat semisal di Solo ada Pasar Klewer dan Pasar Gede.

Sebelumnya, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menyebut pihaknya menyasar para penjual di Pasar Klewer Solo untuk menjadi salah satu prioritas pemberian vaksin kelompok pedagang.

 

Selain itu, kata dia, untuk para pedagang diharapkan bisa dilokalisir dalam satu tempat yang tidak jauh dari lokasi pasar. Sehingga tidak meninggalkan barang dagangan terlalu lama.

Diharapkan vaksinasi ini menjadi jalan ikhtiar agar bangsa Indonesia dapat keluar dari pandemi Covid-19. Hal itu bisa dilakukan jika terbentuk herd immunity atau kekebalan komunitas.

Politikus asal Solo ini menuturkan vaksinasi para pedagang bisa diprioritaskan untuk yang berjualan di pasar yang padat semisal di Solo ada Pasar Klewer dan Pasar Gede.

Sebelumnya, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menyebut pihaknya menyasar para penjual di Pasar Klewer Solo untuk menjadi salah satu prioritas pemberian vaksin kelompok pedagang.



Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul DPRD Jateng Minta Pemerintah Tata Sistem Pendaftaran Vaksinasi, Biar Warga Tak Berkerumun