img

Panduan Pembelajaran selama Pandemi Covid-19 Belum Jelas

img

Fikri Faqih, Wakil Ketua Komisi X / Foto- Arsip Fraksi PKS DPR RI

Semarang, PKS Jateng Online - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI menjelaskan terkait panduan pembelajaran selama pandemi Covid-19 yang baru saja dirilis Bersama 3 menteri lainnya. “Beberapa persoalan mendasar belum dijawab oleh keputusan Bersama (SKB) 4 menteri terkait panduan pembelajaran tersebut, masyarakat masih saja dibuat bingung,” ujar FIkri di Semarang, Selasa (16/6).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menyebut setidaknya ada tiga persoalan mendasar yang harus dicarikan solusinya terkait proses pembelajaran selama pandemi covid-19 mewabah di Indonesia.

Pertama, SKB 4 menteri hanya menyinggung bagaimana proses daerah yang sudah terkategori hijau dalam pandemi dapat menyelenggarakan sistem pembelajaran tatap muka di sekolah.  “Berarti hanya menyangkut soal 6 persen wilayah di Indonesia yang sudah hijau, bagaimana dengan 94 persesn sisanya yang masih kuning, oranye, merah bahkan hitam,?” ujarnya .

Menurutnya, seharusnya pemerintah lebih memperhatikan dukungan yang memadai bagi 94 persen masyarakat di wilayah lain yang terpaksa belajar dari rumah.  “Ada laporan KPAI soal siswa yang sudah bosan bahkan stres, banyak orangtua yang lelah dan tidak sanggup menyediakan sarana belajar daring, atau guru-guru yang rela berjalan kaki mengajar dari rumah ke rumah karena semua keterbatasan yang ada,” urai Fikri.

Fakta-fakta tersebut berdasarkan kenyataan bahwa di lapangan cakupan penyedia internet yang belum menjangkau 100 persen wilayah, minimnya transmitter TVRI di beberapa provinsi, hingga kemampuan membeli pulsa dan kuota internet di antara orangtua dan guru.  “Hal-hal ini harusnya dijawab, dicarikan solusi bagi mereka,” ucap FIkri.

Persoalan kedua, soal pelonggaran penggunaan dana BOS selama pandemi.  “jika BOS dilonggarkan hanya saat pandemi, kemudian diketatkan lagi usai pandemi, Ini pembunuhan sekolah-sekolah, terutama swasta.”

Tuntutan agar BOS bias untuk bayar honor sudah berlangsung sejak sebelum pandemi, “Apalagi di saat ini tuntutan tersebut relevan disuarakan lagi,” imbuh Fikri.  Honor guru, tambah dia, termasuk overhead belanja sekolah atau jenis pengeluaran tetap (fix cost) yang tidak mungkin  dicabut lagi saat pandemi selesai, justru harus dikuatkan dan berlaku untuk seterusnya. “Kebijakan ini poin with no return,” kata dia.

Persoalan ketiga soal tuntutan mahasiswa dan para orangtuanya terkait relaksasi pembayaran Uang Kuliah Tetap (UKT).  “Sudah beredar tagar #mendikbuddicarimahasiswa soal UKT, mestinya ini segera direspon sebagai menteri yang sama-sama milenial,” ujar Fikri. 

Jangan mau kalah dengan kampus di bawah Kementerian Agama yang sudah menggulirkan pengurangan UKT.  “Meski isu tersebut sempat dilanda prank karena tidak jadi dipotong, tapi mestinya kampus PTN di bawah Kemendikud lebih peduli dengan jumlah mahasiswa yang jauh lebih banyak,” tegas Fikri

SKB 4 Mentri ini, lanjut Fikri dinilai belum menjawab kegelisahan masyarakat dalam sektor pendidikan, mulai dari tingkat TK-PAUD hingga perguruan tinggi.  “Artinya keputusan bersama 4 Mentri ini belum bisa jadi panduan untuk  mensinkronkan kebijakan detail di 4 Kementerian itu,” tuturnya.

Sebelumnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mengumumkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) secara virtual melalui webinar, Senin (15/06).  Panduan tersebut disusun dari hasil kerjasama dan sinergi antar kementerian dengan tujuan untuk mempersiapkan satuan pendidikan saat menjalani masa kebiasaan baru.