img

Empati Parpol dalam Pandemi : Refleksi 22 Tahun PKS

img

Artikel Hadi Santoso di Laman Suara Merdeka

Oleh Hadi Santoso

“Waktu musim Pileg, Semua partai sanggup bagi2 kaos merk partai dan caleg walau rakyat tidak butuh..Sekarang saat rakyat butuh 1 masker saja, tidak ada partai yg sanggup memberi'.”

"ini dapet dari fb, tak pikir2 iya juga ya..." Begitu cuit Iwan Fals di akun media sosialnya pertengahan bulan Maret kemarin.

 Tokoh musisi legendaris ini seperti menyindir: Apa sih gunanya parpol? Saat ada bencana pandemi ini dinilai tak ada fungsinya. Padahal saat momentum kampanye, parpol seakan ada dimana-mana. Serba bisa, serba luar biasa.

Jiwa kepahlawanan parpol seakan menembus ruang dan waktu di masa itu. Para kandidat dan kader berjibaku menawarkan beragam bantuan, entah masyarakat butuh atau tidak. Semua demi meraih dukungan suara.

Apakah hal tercela institusi parpol menggalang dukungan suara?

Jika menilik berbagai definisi partai politik sebenarnya, sah-sah saja jika parpol melakukan penggalangan dukungan rakyat. Memang karakternya parpol adalah demikian. Ramlan Surbakti misalnya, menyebut partai politik merupakan organisasi yang diikat oleh persamaan ideologi untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam Pemilu.

Senada, para ilmuwan politik klasik seperti Carl J. Friedrich dan Sigmund Neumann pun selalu mengaitkan parpol dalam konteks merebut, menguasai dan mempertahankan kekuasaan.

Sigmund Neumann, sebagaimana dikutip Miriam Budiarjo (2008), misalnya mendefinisikan parpol sebagai “organisasi dari aktifitas-aktifitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda”.

Jadi tak ada yang salah sebetulnya, jika ada korelasi yang kuat antara parpol dan aksi kampanye menggalang dukungan suara. Namun mungkin yang dipermasalahkan masyarakat adalah fungsi parpol itu sendiri dalam mengagregasikan kepentingan mereka.

 Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, kehidupan menjadi sangat sulit. Ekonomi tertekan luar biasa. Situasi sosial mencemaskan. Masyarakat dilanda ketakutan kehilangan nyawa dan harta benda.

Mereka butuh solusi dan aksi segera yang kasat mata. Parpol sebagai sebagai organisasi politik menjadi harapan masyarakat untuk mengartikulasikan kepentingan mereka.

Tak ada yang salah juga dengan harapan masyarakat yang besar terhadap parpol tersebut. Mereka memiilih wakil rakyatnya yang dipercaya akan mampu mengaspirasikan kepentingan masyarakat. Menyelesaikan masalah-masalahnya.

Namun yang mungkin belum dipahami secara utuh, dalam konteks memberikan solusi masalah di masyarakat dan menempatkannya dalam  sistem kenegaraan, parpol terikat pada prosedur dan mekanisme. Tak serta merta parpol bisa memberikan obat mujarab yang cespleng khasiatnya, bisa dirasakan masyarakat secara langsung.

Dalam sistem ketatanegaraan, dalam istilah Sigmund Neuwmann, parpol hanyalah perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi. Melalui wakil-wakilnya di parlemen, parpol menyampaikan usulan, pendapat dan aspirasi masyarakat ke pemerintah.

Jadi, eksekutor utama untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di masyarakat, ranahnya memang ada di eksekutif, yakni pemerintah. Parpol sebagai bagian cabang legislatif di sistem ketatanegaraan kewenangannya sangat terbatas dalam eksekusi program dengan memanfaatkan potensi sumber daya dan anggaran negara.

Jika demikian, bisakah parpol bekerja nyata untuk masyarakat, aplikatif dan langsung untuk atasi masalah-masalah khususnya dalam  bencana pandemi seperti sekarang? Bisa. Kata kuncinya adalah: empati.

Memang benar, secara sistem ketatanegaraan parpol terbatas kewenangannya dalam mengeksekusi program nyata yang menggunakan sumber daya negara untuk meredakan dampak dari pandemi ini. Karena hal tersebut merupakan kewenangan cabang eksekutif, yakni pemerintah.

Namun sebagai sebuah organisasi yang mempunyai ratusan ribu pengurus dan anggota termobilisasi, infrastruktur dari tingkat  pusat sampai kelurahan, dan jutaan pengikut serta simpatisan, tentu banyak karya nyata yang bisa dilakukan parpol dalam pandemi.

Tinggal apakah parpol itu punya empati atau tidak untuk ikut merasakan penderitaan rakyat. Kemudian bertindak nyata memobilisasi sumber daya internal yang dipunyainya untuk bekerja langsung bagi masyarakat.

PKS dan Bencana

Sejak didirikan 22 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 20 April 1999, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menahbiskan dirinya sebagai partai yang sejak awal ingin mewujudkan semangat pelayanan kepada masyarakat.

PKS, yang didiirikan oleh kumpulan anak-anak muda ditengah semangat perubahan era reformasi, tak ingin terjebak dalam percaturan perebutan kekuasaan di saat Pemilu saja. Namun senantiasa hadir setiap saat dalam berbagai gerakan sosial dan pelayanan di masyarakat.

Maka tak heran, jika kegiatan di berbagai tingkatan pengurus, PKS selalu menempatkan program pelayanan masyarakat sebagai ujung tombak nyata program di masyarakat. Kader-kader PKS terbiasa melakukan program bakti sosial, pengobatan gratis, pelatihan keterampilan dan kegiatan sosial lannya. Kegiatan ini digelar secara rutin, tak dihelat saat mendekati Pemilu saja.

PKS selalu hadir dalam berbagai bencana nasional dengan memobilisasi kader dan sumber daya internalnya untuk terjun langsung membantu masyarakat. Sebut saja misalnya, mobilisasi nasional kader saat bencana tsunami Aceh tahun 2004, gempa bumi Yogya 2006,  bencana letusan Merapi tahun 2006 dan 2010, gempa Palu dan Donggala tahun 2018, serta darurat kabut asap Sumatera dan Kalimantan 2019. Belum lagi aksi penanggulangan bencana alam yang bersifat lokal, struktur dan kader PKS selalu terlibat aktif di dalamnya.

Dalam bencana pandemi covid19 saat ini, PKS pun mencoba ikut berempati terhadap kesukaran yang dialami masyarakat. Bisa jadi inilah bencana, yang paling membutuhkan banyak sumber daya dari berbagai pihak untuk mengatasi dampaknya. Hal ini mengingat besaran skala bencana yang bersifat global mempengaruhi satu planet bumi, dan ketidakjelasan waktu kapan berakhirnya.

Setidaknya ada tiga bentuk empati PKS  dalam merespon pandemi ini. Baik empati dengan menjalankan fungsi komunikasi politiknya dalam sistem ketatanegaraan melalui wakil-wakil rakyatnya di parlemen, maupun dengan aksi nyata struktur dan kadernya di lapangan.

Pertama, empati dalam kerangka kebijakan. Di parlemen, PKS mendorong dan mengapresiasi rasionalisasi anggaran yang dilakukan pemerintah untuk fokus terhadap program penanggulangan pandemi. Kebijakan pemerintah untuk memberikan pemotongan .beban biaya listrik khususnya bagi masyakatar kecil juga juga didukung fraksi PKS,

Fraksi PKS  juga berempati pada masyarakat dengan meminta pemerintah untuk tidak melakukan penundaan pembayaran tunjangan profesi guru dan tunjangan kesejahteraan lainnya. Selain itu, PKS melalui fraksinya di DPR, mendesak penundaan pembahasan omnibus law yang dinilai akan lebih menyengsarakan para pekerja dan rakyat kecil.

Kedua, empati dalam kerangka tindakan. PKS menggiatkan aktifitas bergotong royong saling membantu satu sama lain. Mulai dari skala terkecil antar kader, hingga antar tetangga, dan dengan masyarakat.

Memperingati miladnya yang ke-22, di bulan April ini dijadikan PKS sebagai bulan berbagi. Struktur dan kader PKS diwajibkan mengerahkan potensi yang dimilikinya menyelenggarakan program-program untuk membantu komponen masyarakat yang terimbas bencana pandemi Covid19.

Ketiga, empati dalam bingkai keteladanan. Secara nyata, PKS memotong gaji seluruh pejabat publiknya se-Indonesia, baik di legislatif dan eksekutif untuk membantu masyarakat yang kehidupannya makin sulit akibat pandemi.

Selain itu, PKS juga menyulap ribuan kantor sekretariatnya di seluruh tingkatan, sebagai pos kepedulian untuk berbagi bersama masyarakat sekitar.

Mungkin apa yang dilakukan PKS, sebagai parpol seperti sebilah kayu penyelamat yang terombang ambing dalam terjangan gelombang besar bencana pandemi. Kecil saja.

Namun jika bilah kayu ini saling bersinergi satu sama lain dengan bilah kayu lainnya dari berbagai parpol, golongan, dan elemen bangsa, bukan tidak mungkin bahtera Nabi Nuh pun akan terbangun.

Sebuah bahtera besar yang akan membawa rakyat Indonesia melewati masa-masa sulit pandemi. Semoga.  

— Hadi Santoso, Ketua Bidang Humas DPW PKS Jateng, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng.

(Artikel ini merupakan tulisan lengkap dari tulisan yang pernah dimuat di harian Suara Merdeka serta https://suaramerdeka.news/empati-parpol-dalam-pandemi/ pada hari sabtu, 25 April 2020)