img

Koalisi (ala) PKS

img

Oleh Hadi Santoso*

Pasca Pemilihan Umum 17 April 2019, rakyat Indonesia sudah menyelesaikan hajat besar dalam berdemokrasi.

Presiden dan wakil Presiden, Anggota DPR dari pusat hingga daerah sudah dipilih dan dilantik.

Bagi sebagian besar masyarakat berharap "kericuhan negeri" akibat bunga demokrasi yang sempat muncul akan segera usai. Persatuan Indonesia, untuk bersama membangun negeri sangatlah dinanti.

Namun ungkapan lama bahwa "Demokrasi itu riuh" masih relevan hari ini. Bahkan bisa saja ditambahi kata "akan selalu" riuh.

Setelah selesai koalisi Indonesia Maju versus Koalisi Indonesia Adil Makmur, keriuhan publik hari ini pada koalisi dengan oposisi pemerintahan.

Padahal secara teori dalam sistem pemerintahan presidensial, legislatif - eksekutif sama-sama memegang mandat dan daulat kuasa dari rakyat yang sama.

Masing-masing tidak bisa menegasikan yang lain seperti pada sistem parlementer.

Geliat politik dan perimbangan checks and balances saja yang menuntut Presiden "akomodatif" dengan DPR agar kebijakan pembangunannya mendapat dukungan kuat dari DPR.

Dilihat dari sisi itu pilihan PKS untuk diluar pemerintahan menjadi mozaik kelengkapan tatanan Demokrasi.

Soal Oposisi, rekam jejak PKS sudah teruji, DPR tahun 1999-2004 dengan 7 anggotanya sudah menunjukkan kinerjanya sebagai oposisi, 2014-2019 pun dengan 40 Anggota PKS sudah menjadi oposisi pemerintahan Jokowi-JK.

Bahkan pada periode SBY, PKS sempat melontarkan istilah Mitra Kritis Konstruktif, sebagai modifikasi Koalisi rasa oposisi saat itu.

Lalu, apakah definisi Oposisi bagi PKS Periode ini? Apakah PKS akan benar-benar menjadi oposisi bagi pemerintah Jokowi - Amin?

Jawabannya ditunggu dari hasil Rapat Kerja Nasional ( Rakornas) PKS yang diselenggarakan tanggal 14-16 November 2019 ini di Jakarta.

Tapi dengan tagline "berkhidmat untuk Rakyat" yang selalu digaungkan oleh Habib Doktor Salim Segaf Al Jufri dalam setiap kesempatan, akan susah bagi PKS untuk menjadi oposisi asal bunyi.

Khidmat berarti pelayanan, kerja nyata dalam ikut mengurai permasalahan bangsa, dan ikut mendorong keberhasilan pembangunan pemerintah yang berpihak pada masyarakat.

Khidmat menuntut hadir dalam bentuk program pendampingan masyarakat, PKS bersinergi dengan pemerintah dalam tanggap bencana, PKS bersama pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dengan program beli PKS, PKS juga menjadi mitra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dalam Ketahanan Keluarga, PKS juga aktif membantu Program Keluarga Harapan kementerian sosial.

Artinya oposisi PKS sangat aktif dalam mensukseskan program pro rakyat pemerintahan Jokowi-Amin, karena memang Program Pemerintah banyak yang memang berpihak pada rakyat.

Namun suara PKS juga sangat kritis bersama PDI Perjuangan dan partai lain di DPR dalam menolak kenaikan iuran BPJS beberapa waktu lalu.

Ungkapan Presiden PKS Muhammad Sohibul Iman soal koalisi kritis, oposisi loyal yang kritis dalam demokrasi menjadi khasanah baru bagi demokrasi kita yang akan menyejukkan kehidupan Berbangsa dan bernegara.

Yang terpenting adalah mengedepankan kepentingan masyarakat dalam sikap dan tindakan, selamat ber-rakornas bagi PKS, Indonesia Maju selalu kita perjuangkan.

Menjadi sangat relevan apa yang diungkapkan Prof Jimly Assiddiqie, bahwa Oposisi dalam demokrasi jangan terlalu kuat dan jangan terlalu lemah, karena sesungguhnya Oposisi adalah keseimbangan alam.

*penulis : Ketua Bidang Humas DPW PKS Jawa Tengah

 

Keterangan:  Tulisan ini dimuat di media cetak Koran Suara Merdeka pada tanggal 15 November 2019